TANJUNG SELOR, Headlinews.id– Pemerataan alokasi anggaran pembangunan masih menjadi pekerjaan yang didorong DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam penyusunan APBD 2027. Kabupaten Nunukan, sebagai wilayah perbatasan, diharapkan mendapatkan porsi lebih besar, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan pembangunan dan rehabilitasi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, mengatakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Nunukan harus masuk dalam prioritas pembiayaan pemerintah provinsi. Sejumlah kebutuhan yang disampaikannya meliputi rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru hingga penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Kalau berbicara mengenai kebutuhan pembangunan di Nunukan, sektor pendidikan juga harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran. Masih ada kebutuhan rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas, termasuk sarana pelengkap sekolah. Saya berharap fokus anggaran ke depan lebih banyak diarahkan ke wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Menurut Rismanto, penyusunan APBD 2026 maupun perencanaan anggaran 2027 harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal yang belum stabil membuat pemerintah provinsi dituntut lebih selektif dalam menentukan program dan mengatur belanja setiap perangkat daerah.
Ia menyebut program yang masuk dalam anggaran telah disusun berdasarkan skala prioritas. Efisiensi menjadi salah satu pendekatan pemerintah dalam menjaga agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Semua anggaran sudah disusun berdasarkan program prioritas. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang belum stabil seperti sekarang, Pemprov berusaha seefisien mungkin mengatur dan membelanjakan APBD. Jadi, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang sudah menjadi prioritas pemerintah,” katanya.
Dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, Rismanto menjelaskan Komisi III secara berkala memantau perkembangan belanja barang dan jasa pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program berjalan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi realisasi belanja.
Apabila ditemukan OPD dengan progres pelaksanaan yang lambat, DPRD akan meminta penjelasan langsung dari dinas terkait. Langkah itu dilakukan agar kendala yang dihadapi dapat diketahui dan dicarikan penyelesaian sehingga program yang sudah direncanakan tidak mengalami keterlambatan berkepanjangan.
“Kita selalu memantau progres belanja barang dan jasa di setiap OPD. Kalau ada yang lambat, kami akan memanggil dinas terkait untuk menanyakan apa permasalahannya sehingga pelaksanaannya terlambat. Dari situ kita bisa mengetahui kendala yang dihadapi dan meminta penjelasan kepada OPD bersangkutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan DPRD juga dilakukan dengan menyampaikan masukan kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, Pemprov Kaltara selama ini menerima hasil pengawasan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemprov selalu menerima hasil pengawasan dan masukan kita sebagai lembaga kontrol. Setiap masukan yang kita sampaikan selalu ditindaklanjuti. Jadi, fungsi pengawasan ini terus kita jalankan agar pelaksanaan program pemerintah tetap sesuai dengan perencanaan,” ungkap Rismanto.
Untuk penyusunan anggaran berikutnya, ia kembali menekankan pemerataan pembangunan sebagai salah satu agenda yang harus diperkuat. Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Nunukan, Rismanto berharap program prioritas dan proyek strategis pemerintah provinsi lebih banyak menyentuh wilayah tersebut.
“Sebagai perwakilan Kabupaten Nunukan, program prioritas dan proyek strategis daerah saya harapkan lebih banyak di Kabupaten Nunukan. Kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan masih cukup besar, sehingga pengalokasian anggaran harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sana,” pungkasnya. (*/saf)








