TARAKAN, Headlinews.id – Program pertanian di Kalimantan Utara perlu disertai pendampingan berkelanjutan agar petani mampu mengembangkan kegiatan secara mandiri. Pemberian bantuan tanpa pengawalan berisiko membuat program berhenti setelah fasilitas atau bantuan diterima.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri Budiman, mengatakan petani perlu mendapat ruang lebih luas untuk mengembangkan potensi pertanian di daerah. Pendampingan diperlukan sejak program mulai dijalankan hingga petani mampu mengelola kegiatan secara berkelanjutan.
“Petani kita ini harus diberikan ruang lebih luas, tetapi juga jangan dilepas. Di sini harus ada pengawalan. Bukan hanya memberikan kail, tetapi tetap dikawal. Jangan sampai setelah diberikan, kemudian dilepas begitu saja,” kata Jufri.
Menurutnya, kemampuan sumber daya manusia sektor pertanian di Kaltara tidak kalah dibandingkan daerah lain. Potensi tersebut juga tersedia di berbagai wilayah sehingga diperlukan proses pendampingan agar kemampuan petani dapat berkembang.
“Sebenarnya petani di Kaltara ini juga tidak kalah. SDM-nya tidak kalah, potensinya semua ada. Tinggal bagaimana diberikan ruang lebih luas dan ada pendampingan selama menjalankan kegiatan pertanian,” ujarnya.
Pendampingan, lanjut Jufri, tidak berhenti pada tahap pemberian arahan awal. Perkembangan kegiatan perlu dipantau secara berkala untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana atau justru menghadapi hambatan.
Kondisi di lapangan dapat berubah setelah kegiatan mulai berjalan. Persoalan berkaitan dengan pengelolaan, teknis maupun kebutuhan lain dapat muncul setelah petani menjalankan program. Hal tersebut perlu diketahui melalui pengawalan secara langsung.
“Setelah program diberikan, harus dilihat perkembangannya. Apa kendalanya, apa kebutuhan di lapangan, itu harus diketahui. Kalau ada persoalan, segera dicari jalan keluarnya,” jelas Jufri.
Ia mengatakan keberhasilan program pertanian tidak cukup dilihat dari jumlah bantuan atau fasilitas telah disalurkan. Perkembangan kemampuan petani dalam mengelola kegiatan dan mempertahankan keberlangsungannya juga perlu diperhatikan.
Evaluasi secara berkala diperlukan untuk melihat hasil program sekaligus mengetahui bagian masih membutuhkan pendampingan. Pola tersebut membuat pelaksanaan program tidak berhenti pada tahap administrasi atau serah terima bantuan.
“Jangan sampai program selesai setelah bantuan diserahkan. Pengawalan tetap diperlukan supaya penerima program bisa menjalankan kegiatannya dengan baik dan persoalan yang muncul dapat segera ditangani,” kata Jufri.
Menurut Jufri, pendampingan juga menjadi bagian penting dalam memberikan ruang kepada petani untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Masukan dari lapangan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pertanian.
Ia menegaskan, petani perlu ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan pertanian. Bantuan pemerintah menjadi salah satu bagian dari proses, sementara kemampuan mengelola dan mengembangkan kegiatan perlu terus dibangun melalui pendampingan.
“Potensi di Kaltara sebenarnya sudah ada, SDM juga ada. Tinggal bagaimana prosesnya dikawal dengan baik. Bantuan diberikan, kemudian dilihat perkembangannya, sehingga hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh petani,” tutup Jufri. (saf)
