TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Percepatan pemekaran wilayah atau Calon Daerah Otonom Baru (DOB) di Kalimantan Utara menjadi sorotan utama dalam seminar nasional “Peluang dan Tantangan DOB dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan sebagai Wilayah Ring Of Defence Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, Selasa (25/11/2025).
Seminar ini menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat dan diikuti pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta tim pengusul DOB. Seminar bertujuan memberikan pemahaman rinci mengenai proses DOB, peluang, tantangan, serta langkah strategis mempercepat pembangunan di wilayah frontier.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir menekankan pentingnya kegiatan ini untuk menyampaikan informasi langsung dari pemerintah pusat kepada masyarakat Kaltara. Menurutnya, seminar seperti ini sangat efektif karena narasumber pusat hadir langsung sehingga penjelasan lebih jelas dan rinci.
“DPRD mendukung penuh kegiatan yang dilakukan aliansi pada hari ini. Narasumber hadir dari pusat sehingga kita bisa mendengar langsung apa yang disampaikan. Ini sangat membantu masyarakat Kaltara karena tidak perlu datang sendiri ke Jakarta untuk menanyakan hal-hal terkait DOB,” kata Nasir.
Nasir menambahkan, seminar membantu membuka kran moratorium pemekaran wilayah. Menurutnya, selama moratorium belum dicabut, proses pembentukan DOB akan terhambat.
“Kita harus melihat moratorium ini sebagai penghambat. Kalau moratorium ditarik, proses akan berjalan lancar. Masalah bukan di daerah, tetapi di pusat. Seminar hari ini penting untuk membuka pemahaman itu,” ujarnya.
Selain itu, Nasir menekankan posisi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan harus menjadi pertimbangan utama dalam percepatan DOB.
“Kaltara adalah daerah perbatasan. Keadaan geografis, tantangan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar pertimbangan pemerintah pusat. Semua ini harus terang-benderang bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan efisiensi informasi dan komunikasi sebagai aspek penting. Dengan narasumber pusat hadir di Kaltara, masyarakat dapat langsung menerima penjelasan tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu untuk ke ibu kota.
“Ini langkah efisien dan sangat positif. Informasi dari pusat kini lebih dekat dengan masyarakat,” tambah Nasir.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala turut menekankan percepatan DOB membutuhkan semangat dan keseriusan tim pengusul. Pemprov Kaltara sejak awal telah mendukung proses Calon DOB, termasuk penandatanganan berkas rekomendasi Gubernur dan penyelesaian tahapan administrasi awal.
“Pemekaran wilayah bukan sekadar agenda politik, tapi kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan. Wilayah kita sangat luas sehingga memang harus dimekarkan,” kata Ingkong Ala.
Wagub menambahkan, keberadaan pemerintahan baru di perbatasan akan memperluas peluang kerja sama ekonomi dengan Malaysia dan memperlancar pembangunan infrastruktur. Namun, ia menekankan, keberhasilan DOB sangat bergantung pada keseriusan tim pengusul.
“Tim Calon DOB harus sungguh-sungguh. Kalau tim kuat, pemerintah pusat akan lebih mudah melihat urgensi pembentukan DOB. Ini penting untuk memastikan masyarakat perbatasan mendapat keadilan pembangunan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, terdapat lima wilayah yang diusulkan menjadi DOB di Kaltara, yakni Kota Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan, Krayan, Kabudaya dan Sebatik di Kabupaten Nunukan, serta Apau Kayan di Kabupaten Malinau. (rn)
