TANA TIDUNG, Headlinews.id – Penguatan kapasitas aparatur dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memastikan target pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.
Agenda tersebut dibahas dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Tana Tidung pada 23–24 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda Litbang itu diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pembahasan implementasi target pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tana Tidung, H. Saharin K, mengatakan pelaksanaan SDGs membutuhkan keterhubungan antarperangkat daerah karena indikator pembangunan tidak dapat dicapai secara parsial.
Menurutnya, kapasitas aparatur memegang peran penting agar penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pembangunan memiliki arah yang selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama supaya setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri. Target pembangunan perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang terukur dan hasilnya bisa dievaluasi,” ujarnya.
Dalam workshop tersebut, peserta memperoleh materi mengenai kebijakan implementasi SDGs di daerah, integrasi target ke dalam dokumen perencanaan, penguatan sistem data, hingga penyusunan rencana tindak lanjut pada masing-masing perangkat daerah.
Materi disampaikan narasumber dari GIZ Indonesia yang memaparkan praktik penerapan pembangunan berkelanjutan serta tantangan yang umum dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Saharin menjelaskan keterpaduan data serta kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program masih perlu terus dibenahi agar kebijakan yang disusun memiliki keterukuran.
Ia berharap hasil workshop dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan membantu penyusunan program pembangunan yang lebih terarah.
“Yang perlu dibangun ialah kesamaan cara kerja dan pemahaman terhadap target pembangunan sehingga pelaksanaan program antarperangkat daerah dapat saling mendukung dan menghasilkan capaian yang terukur,” tutupnya. (*)
