SAMARINDA, Headlinews.id – Sebanyak 14 ribu hektare lahan rawa produktif di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dimanfaatkan pemerintah provinsi pada 2025. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung hilirisasi industri pertanian melalui program Jospol.
Program Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas areal tanam berbasis teknologi pertanian modern.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim, Siti Farisyah Yana, menjelaskan Optimalisasi Lahan (Oplah) menjadi langkah strategis yang disiapkan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan daerah.
“Inisiatif ini menunjukkan kesiapan Kaltim berperan sebagai salah satu pusat produksi pangan nasional,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Ia menyebut, wilayah prioritas yang masuk program Oplah meliputi Penajam Paser Utara seluas 5.896 hektare, Paser 3.150 hektare, Kutai Kartanegara 2.392 hektare, Kutai Timur 1.200 hektare, Berau 895 hektare, dan Samarinda 440 hektare.
Lahan yang dikelola mayoritas merupakan rawa pasang surut dan rawa lebak yang sebelumnya tidak dapat ditanami dua kali dalam setahun. Melalui program ini, pemerintah menargetkan agar lahan tersebut dapat berproduksi lebih intensif dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan teknis.
Setiap lokasi pelaksanaan harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti berada di wilayah tanpa konflik, tidak termasuk kawasan hutan lindung atau gambut yang dibatasi pemanfaatannya, serta memiliki sumber air yang cukup.
Pendampingan lapangan diberikan melalui 70 Brigade Pangan yang ditugaskan untuk memastikan proses optimalisasi berjalan sesuai pedoman teknis.
“Petani yang terlibat merupakan anggota kelompok tani aktif dan mengikuti seluruh arahan teknis mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan budidaya,” jelas Siti Farisyah.
Program Oplah tahun ini juga menjadi kelanjutan dari pelaksanaan 2024 yang lebih dulu dimulai di Penajam Paser Utara. Pada 2025, wilayah pelaksanaan diperluas hingga mencakup Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser.
“Kemarin di tahun 2024 kita punya oplah di PPU sampai di tahun 2025 ini yang baru ada di Samarinda, Kutim, Kukar dan Berau. Tahun depan ini harapan kita bisa bertambah, pak Gubernur mendorong secepatnya merealisasikan swasembada pangan,” ungkapnya.
Siti Farisyah menuturkan pemerintah provinsi menargetkan peningkatan hasil produksi tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi keberlanjutan pengelolaan lahan.
“Dengan kondisi lahan yang tersedia dan dukungan penuh pemerintah daerah, Kaltim berada pada jalur yang tepat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Program Oplah mempertegas peran Kaltim sebagai salah satu lumbung pangan yang menopang kebutuhan nasional,” tegasnya.
Selain meningkatkan produksi pangan lokal, program Jospol di sektor pertanian juga diarahkan mendukung hilirisasi industri pangan melalui pemanfaatan hasil panen untuk kebutuhan industri pengolahan.
Pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat memperluas nilai tambah komoditas sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah berbasis pertanian.
“Optimalisasi lahan rawa produktif ini juga langkah penting yang memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendukung strategi nasional dalam memperkuat cadangan pangan di luar Pulau Jawa,” pungkasnya. (adv/Kominfo Kaltim)
