SAMARINDA, Headlinews.id – Lonjakan kerja sama antardaerah terlihat jelas di Kalimantan Timur sepanjang 2025, dengan total 208 perjanjian tercatat hingga 18 November, jumlah yang meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian tahunan sebelumnya yang umumnya tidak mencapai 100 kerja sama.
Tren ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya kolaborasi lintas wilayah untuk memperluas jangkauan layanan publik dan memperkuat efektivitas pembangunan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur, Siti Sugiyanti, menjelaskan pertumbuhan signifikan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah provinsi dalam mendorong sinergi antardaerah.
Menurutnya, peningkatan kerja sama tidak hanya mencerminkan dinamika yang lebih positif, tetapi juga kebutuhan riil daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih merata.
“Sepanjang 2025 kami mencatat perkembangan yang sangat besar. Jumlah kerja sama mencapai 208 perjanjian, dan ini menunjukkan antusias pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam pemenuhan layanan publik,” ujar Sugiyanti.
Ia menyebutkan sebagian besar kerja sama yang disepakati berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
Menurutnya, kerja sama yang terjalin memberi manfaat nyata bagi wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran atau jauh dari pusat pelayanan.
“Bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, mekanisme kerja sama menjadi solusi yang sangat membantu. Dengan model ini, daerah dapat saling melengkapi dan mempercepat layanan yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Sugiyanti juga menjelaskan lonjakan kerja sama pada 2025 tidak lepas dari dorongan pemerintah provinsi melalui program JosPol, yang menekankan penguatan teknologi, inovasi, serta percepatan pelayanan lintas sektor.
“Kami terus mendorong percepatan integrasi layanan publik. Apalagi terlihat dampaknya cukup besar, terutama dalam efisiensi pelayanan administrasi dan perluasan akses pendidikan,” jelasnya.
Ia turut menyoroti peningkatan kerja sama pada sektor pendidikan yang sejalan dengan pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol bagi warga Kalimantan Timur.
Kebijakan tersebut telah membuka ruang kolaborasi baru antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemerintah pusat.
“Kolaborasi di sektor pendidikan tahun ini cukup tinggi, karena ada komitmen kuat untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas, mulai dari SMA/SMK sampai perguruan tinggi S1, S2, dan S3,” ungkap Sugiyanti.
Ia menilai lonjakan jumlah kerja sama sepanjang 2025 menunjukkan urgensi kolaborasi antardaerah yang semakin nyata.
Menurutnya, pola ini akan terus diperkuat seiring bertambahnya kebutuhan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau bagi warga di seluruh wilayah Kaltim.
“Semakin banyak daerah yang menyadari bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kerja sama, layanan publik dapat dijalankan lebih adaptif dan lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.
Dengan capaian lebih dari 200 perjanjian dalam satu tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meyakini bahwa tata kelola pemerintahan akan semakin terintegrasi, sehingga pelayanan publik dapat berkembang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
“Harapan kami, layanan publik ke depan akan semakin merata, mudah dijangkau, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” pungkas Sugiyanti. (adv/Kominfo Kaltim)
