SAMARINDA, Headlinews.id — Pemotongan anggaran pada APBD 2026 tidak mengurangi komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur dalam menjaga kualitas layanan infrastruktur. Penyesuaian anggaran yang cukup besar membuat dinas melakukan langkah efisiensi internal, namun pelayanan publik tetap dipastikan berjalan.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan upaya menjaga kualitas infrastruktur tetap dilakukan melalui optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia.
Dinas telah menata ulang perencanaan agar program prioritas tetap berjalan meski pagu belanja mengalami penyusutan signifikan.
“Kami pastikan seluruh layanan tetap berjalan. Anggaran yang ada disesuaikan kembali, sehingga program utama tetap terlaksana tanpa mengurangi standar pelayanan,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Penurunan anggaran PUPR tahun 2026 cukup drastis. Dari estimasi awal sekitar Rp3,2 triliun, jumlahnya kini berada pada kisaran Rp600 miliar. Sementara pada tahun anggaran 2025, pagu PUPR masih berada di level Rp3,6 triliun.
Penyusutan ini berdampak pada hampir seluruh urusan, mulai dari bina marga, sumber daya air, cipta karya, hingga bangunan gedung pemerintah daerah.
Firnanda menjelaskan bahwa pembangunan gedung pemerintah akan dipersempit hanya untuk proyek-proyek dengan tingkat urgensi tinggi.
Salah satu yang tetap mendapatkan alokasi adalah pembangunan Rumah Sakit Korpri, yang dianggap penting untuk mendukung pelayanan kesehatan ASN.
“Kegiatan konstruksi bangunan pemerintahan diseleksi ketat. Beberapa yang masuk kategori prioritas tetap berjalan, termasuk pengembangan Rumah Sakit Korpri agar fungsi pelayanannya meningkat,” jelasnya.
Meski pembangunan gedung dibatasi, sektor jalan tak mengalami pengurangan signifikan. PUPR tetap menetapkan pemeliharaan serta penyempurnaan jaringan jalan sebagai prioritas karena menyangkut keselamatan publik dan konektivitas ekonomi.
Beberapa ruas yang masih ditangani pada 2026 antara lain Mahakam Ulu, Kutai Timur–Berau, serta sejumlah akses yang membutuhkan pemeliharaan rutin.
“Jalan tetap prioritas. Keamanan pengguna, kelancaran logistik, dan aktivitas ekonomi tidak boleh terganggu hanya karena pagu disesuaikan,” ungkapnya.
Di sisi lain, PUPR masih membuka ruang terhadap kemungkinan penambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran atau perubahan APBD 2026. Menurut Firnanda, setiap peluang akan dipertimbangkan agar kebutuhan infrastruktur yang mendesak tetap terakomodasi.
Firnanda menambahkan, seluruh proyek yang ditangani PUPR menggunakan skema satu tahun anggaran. Tidak ada pekerjaan multi-years yang bersumber dari APBD.
Sementara pekerjaan berskala besar seperti jalan nasional Tering–Ujoh Bilang tetap mengandalkan dukungan pendanaan dari APBN.
“Anggarannya memang menurun, tetapi peluang untuk penyesuaian tetap ada. Setiap ruang fiskal yang memungkinkan tentu akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan program strategis,” sebutnya. (adv/Diskominfo Kaltim)
