TANJUNG SELOR, Headlinews.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program pembangunan daerah tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat membuka “Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Provinsi Kaltara Tahun 2027”, yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (11/3).
Datu Iqro menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh masing-masing OPD secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung.
“Melalui forum ini kita menyatukan dan menyelaraskan program antar OPD. Pembangunan tidak bisa direncanakan sendiri-sendiri, harus saling bersinergi agar program yang dibuat bisa berjalan lebih efektif,” kata Datu Iqro.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dukungan data yang akurat, program yang dirancang diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Dalam penyusunan Renja tahun 2027, arah pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan searah.
Ia menyebutkan beberapa prioritas pembangunan Kaltara yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, di antaranya pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sektor ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi fokus utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh wilayah di Kaltara, termasuk daerah perbatasan.
Namun demikian, Datu Iqro juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah.
Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai penting agar dukungan anggaran tetap dapat diperoleh untuk mendukung program pembangunan daerah.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan, baik melalui APBD provinsi maupun dukungan anggaran dari pusat,” pungkasnya. (*/dkisp)
