TANJUNG SELOR, Headlinews.id— Tanggapan pemerintah terhadap Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat menyoroti upaya optimalisasi pendapatan, penguatan digitalisasi layanan publik, dan penempatan prioritas anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan APBD 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
Hal ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (PPR) terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (18/11/2025).
Wakil Gubernur Ingkong Ala menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan Fraksi PPR, yang dinilai sangat konstruktif dalam membantu pemerintah menyempurnakan rancangan anggaran daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Pandangan Fraksi PPR memberikan kontribusi penting dalam penyusunan APBD 2026. Masukan ini membantu kami memfokuskan anggaran pada program prioritas yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Ingkong Ala.
Pemerintah menegaskan, setiap upaya pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui penertiban wajib pajak, optimalisasi aset daerah, dan digitalisasi layanan publik.
Langkah ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik dan meminimalkan potensi kebocoran anggaran.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa belanja daerah akan difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seremonial dan belanja non-esensial akan diminimalkan agar anggaran digunakan secara efisien.
Ingkong Ala juga menekankan pentingnya menyiapkan belanja tidak terduga secara proporsional, untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya.
“Bersama DPRD, kami ingin memastikan APBD 2026 berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Semua program dan anggaran dirancang agar berpihak pada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” tambah Ingkong Ala.
Fraksi PPR menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan dan jembatan di wilayah terisolasi.
“Konektivitas masih menjadi masalah utama di beberapa daerah. Pembangunan yang membuka keterisolasian harus masuk prioritas, karena dampaknya langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” tegas juru bicara fraksi, H. Hamka. M, S.I.P, dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (18/11/2025).
Di sektor pendidikan, fraksi menyoroti pentingnya penataan program beasiswa agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga menyambut baik masukan Fraksi PPR terkait prioritas belanja daerah. Fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemeliharaan infrastruktur, dan pemerataan sarana-prasarana publik hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Menurut pemerintah, strategi ini penting untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan daerah perbatasan.
Ingkong Ala menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat perencanaan dan evaluasi program belanja agar dapat mengantisipasi potensi silpa di akhir tahun.
Transparansi alokasi, pelaporan penggunaan anggaran, serta pengendalian belanja akan menjadi prioritas, agar APBD 2026 mampu mendukung pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
“Nota keuangan rancangan APBD 2026 akan kami bahas lebih lanjut bersama DPRD, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkas Ingkong Ala. (*/saf)
belanja infrastruktur dan pelayanan publik, memperhatikan kewenangan daerah, serta prioritas nasional,” tambahnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pembiayaan daerah, dengan SILPA Rp50 miliar dan penyertaan modal ke PT BPD Kaltimtara Rp20 miliar. Fraksi meminta pemantauan berkala agar penyertaan modal benar-benar berdampak bagi layanan perbankan dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS menekankan perlunya strategi kemandirian fiskal melalui diversifikasi pendapatan, optimalisasi aset, dan penciptaan iklim investasi yang sehat.
“Catatan dan rekomendasi ini disampaikan sebagai dukungan konstruktif agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan visi Gubernur serta arah pembangunan nasional,” kata Ketua Fraksi PKS, H. Ladullah.
Dalam hal pembiayaan daerah, Pemerintah Provinsi menegaskan perencanaan penganggaran APBD 2026 dilakukan lebih akurat, terukur, dan realistis. Penyertaan modal sebesar Rp 120 miliar kepada PT BPD Kaltimtara merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Tujuannya, memperkuat struktur permodalan BPD agar mampu meningkatkan layanan kredit produktif bagi UMKM dan sektor riil, sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
“Pandangan Fraksi PKS sangat kami hargai. Kolaborasi legislatif dan eksekutif akan memastikan APBD 2026 berjalan efisien, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Semua program dan anggaran dirancang agar berpihak pada rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkas Ingkong Ala. (*/saf)
