TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Pelaksanaan kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi di Kalimantan Utara diarahkan agar memiliki dukungan anggaran yang jelas serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi. Program literasi tidak cukup berhenti pada penyediaan buku, tetapi harus terlihat dari jangkauan layanan, aktivitas membaca hingga peningkatan kemampuan peserta didik.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menyampaikan pendanaan dan pengukuran kinerja sebagai bagian penting dalam implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Program tersebut diarahkan masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur.
“Program literasi mesti didukung perencanaan anggaran yang jelas. Pembiayaannya juga harus disertai ukuran kinerja, sehingga pemerintah bisa melihat sejauh mana program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, evaluasi tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah buku yang dibeli atau perpustakaan yang dibangun. Pemerintah perlu melihat kesesuaian bahan bacaan dengan kebutuhan pembaca, jangkauan layanan hingga wilayah yang sulit diakses, serta kegiatan membaca yang berlangsung di sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Indikator lain yang dicantumkan dalam rekomendasi Pansus IV mencakup kapasitas tenaga perpustakaan dan pendidik, termasuk peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Sejumlah ukuran itu dapat digunakan untuk menilai perkembangan program secara berkala dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.
“Ukuran keberhasilan harus terlihat dari kondisi di lapangan. Apakah buku tersedia sesuai kebutuhan, apakah layanan menjangkau masyarakat, apakah kegiatan membaca berjalan, dan apakah kemampuan literasi anak mengalami peningkatan. Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi,” katanya.
Pelaksanaan kebijakan tersebut juga membutuhkan pembagian peran yang jelas antarlembaga. Pansus IV mengarahkan koordinasi perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, serta komunikasi dan informatika. Pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Urusan penyediaan bahan bacaan, penguatan perpustakaan, pembinaan kegiatan literasi, hingga pengembangan literasi digital saling berkaitan dan membutuhkan dukungan dari perangkat daerah sesuai kewenangannya.
“Setiap perangkat daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Pembagian peran dan koordinasi harus jelas agar program saling mendukung. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kerja bersama, bukan justru menambah sekat birokrasi,” ungkap Syamsuddin.
Selain pelaksanaan oleh pemerintah daerah, DPRD Kaltara juga akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut Ranperda setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pengawasan diarahkan untuk memastikan kebijakan tersebut hadir dalam kegiatan nyata di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas, hingga keluarga.
Pansus IV turut merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksanaan, penyesuaian program dan penganggaran, pembagian tanggung jawab perangkat daerah, serta evaluasi berkala berbasis data. Rangkaian tindak lanjut itu menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan program pengembangan perbukuan dan budaya literasi di Kaltara.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi benar-benar dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi bagaimana program itu hadir di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas, dan keluarga,” tutupnya. (*/saf)










