NUNUKAN, Headlinews.id – Tujuh fraksi DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum terkait RAPBD 2026, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang fokus pada pendidikan dan kesehatan, terutama bagi sekolah dan puskesmas di wilayah terpencil.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Nunukan, Kamis (27/11/2025), dengan tujuan memastikan anggaran mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pandangan umum ini melibatkan seluruh fraksi DPRD, yang memberikan catatan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait penyusunan RAPBD 2026.
Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya, Ahmad Triyadi, menyoroti kondisi fasilitas pendidikan yang masih minim.
“Banyak ruang kelas dan ruang guru belum memadai, bahkan beberapa sekolah tidak memiliki ruang belajar yang layak. Pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan sarana pendidikan,” kata Ahmad Triyadi.
Fraksi PKS yang disampaikan Said Hasan menekankan pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman. Ia meminta agar alokasi anggaran 20 persen sektor pendidikan benar-benar sampai ke sekolah di daerah terpencil.
“Semua anak harus mendapat kesempatan belajar yang sama, baik di kota maupun pelosok. Peningkatan kualitas pendidikan harus nyata dan dirasakan seluruh wilayah,” ujar Said Hasan.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur, seperti akses jalan dan air bersih di dapil empat, agar perhatian pemerintah diarahkan lebih proporsional.
Sementara, Fraksi Demokrat melalui Gat S.Pd menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik. Menurutnya, banyak sarana pendidikan yang belum merata, terutama di wilayah Krayan dan Kabudaya. Gat juga menekankan perlunya sistem beasiswa yang adil.
“Penerima beasiswa harus merata di semua dapil, agar tidak didominasi kelompok tertentu. Tahun 2026 harus lebih adil,” ujarnya.
Selain itu, Demokrat juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, termasuk penambahan dokter spesialis, pembangunan puskesmas, dan peningkatan anggaran ambulans udara di Krayan.
Kemudian, Fraksi Nasdem melalui Muhammad Mansur meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kualifikasi guru dan percepatan pembangunan SMP baru di Kelurahan Nunukan Timur.
Fraksi Gerindra yang diwakili Dr. Andi Muliyono turut menekankan pentingnya kualitas SDM guru dan pegawai sebagai fondasi pendidikan. “Guru yang kompeten menjadi kunci terciptanya lingkungan belajar yang inovatif dan kompetitif,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Saddam Husain mengapresiasi program pembayaran BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu, namun menekankan perlunya penguatan ketersediaan obat dan tenaga kesehatan di puskesmas.
Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (F-KKN) yang diwakili Donal, S.Pd menekankan penguatan pelayanan publik melalui sistem informasi yang lebih merata.
“Pelayanan publik harus mudah diakses hingga ke wilayah minim komunikasi,” ujarnya.
Fraksi ini juga mendorong optimalisasi PAD melalui penataan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menekankan tindak lanjut pokok pikiran DPRD sebagai dasar pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen pandangan fraksi kepada pemerintah daerah. DPRD berharap masukan ini menjadi acuan dalam pembahasan lanjutan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebelum RAPBD 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (*/rn)
