NUNUKAN , Headlinews.id– Karakter wilayah perbatasan menjadi pijakan utama Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal ini dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/1/2026).
Forum ini juga menjadi ruang awal bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat perbatasan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Nunukan, serta perwakilan instansi vertikal.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri mengungkapkan perencanaan pembangunan daerah harus disusun dengan memahami kondisi geografis, sosial, dan ekonomi khas wilayah perbatasan.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar program yang dirancang benar-benar menjawab tantangan pelayanan publik, konektivitas, serta pemerataan pembangunan.
“Wilayah perbatasan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan daerah lain. RKPD 2027 harus mampu merespons kondisi itu, sehingga program pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga relevan dan berdampak,” kata Irwan.
Ia menjelaskan, penyusunan Rancangan Awal RKPD 2027 tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan nasional, serta pokok-pokok pikiran DPRD.
Namun, seluruh kerangka tersebut perlu diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan realitas lapangan di Kabupaten Nunukan.
“Perencanaan tidak cukup diselaraskan di atas kertas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan pusat dan daerah dapat diterapkan secara tepat di wilayah perbatasan, dengan memperhitungkan keterbatasan akses dan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Irwan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses perencanaan. Ia menilai, keterlibatan perangkat daerah, kecamatan, hingga instansi vertikal menjadi kunci agar program pembangunan 2027 dapat berjalan fokus dan saling mendukung.
“Forum ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama. Tanpa sinergi, program pembangunan berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan kurang efektif,” tambahnya.
Selain itu, Irwan menyinggung perlunya kesiapsiagaan pemerintah daerah terhadap dinamika kebijakan nasional yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Menurutnya, fleksibilitas dalam perencanaan menjadi bagian penting agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Pemkab Nunukan menargetkan Rancangan Awal RKPD 2027 dapat disempurnakan dengan masukan konkret dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga arah pembangunan ke depan semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan.
“Perencanaan harus adaptif. Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema yang mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat Nunukan,” tuturnya. (*)
