TANJUNG SELOR, Headlinews.id— Komisi III DPRD Kaltara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Salah satu fokus utama yang kembali disuarakan adalah kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Nunukan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan tanpa kemajuan nyata.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan lintas kecamatan, akses menuju desa-desa terdalam, hingga fasilitas publik di kawasan strategis masih berada pada kondisi jauh dari ideal.
“Nunukan ini adalah beranda negara. Namun kenyataannya, banyak akses jalan vital masih rusak berat. Ini menjadi ironi di tengah semangat percepatan pembangunan nasional,” ujar Rismanto usai rapat paripurna, Senin (17/11/2025).
Rismanto menjelaskan, laporan mengenai kerusakan infrastruktur terus masuk ke Komisi III, baik dari Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga kawasan pesisir Sebatik.
Namun, alasan keterbatasan anggaran kerap menjadi jawaban berulang dari pemerintah daerah.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi alasan, tetapi roadmap dan komitmen yang jelas. Infrastruktur adalah penentu masa depan Nunukan,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Sebagai wilayah perbatasan sekaligus zona strategis nasional, Rismanto menilai penting adanya intervensi dan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat.
Program kementerian terkait, kata dia, seharusnya memprioritaskan wilayah seperti Nunukan yang memiliki peran strategis bagi keamanan, ekonomi, dan konektivitas nasional.
“Pemerintah pusat harus lebih melek. Perbatasan ini bukan hanya halaman depan negara, tetapi juga wajah kita di mata dunia,” ujarnya.
Selain persoalan jalan, ia juga menyoroti jembatan penghubung antar-desa yang banyak mengalami penurunan kualitas, irigasi pertanian yang minim, serta lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat.
Sebagai representasi masyarakat di tingkat provinsi, Komisi III DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Nunukan, sekaligus memperkuat pengawasan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Rismanto menuturkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar daftar proyek tahunan.
“Kalau perbatasan dibiarkan seperti ini terus, bagaimana kita bisa bicara daya saing? Infrastruktur adalah titik awal semua kemajuan,” katanya.
Pada akhirnya, ia berharap percepatan pembangunan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Nunukan.
“Yang kami inginkan sederhana: rakyat Nunukan merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (rn)
