SAMARINDA, Headlinews.id – Kawasan pesisir di Kalimantan Timur akan segera memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan, langkah strategis pemerintah provinsi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merancang pembangunan SPBU khusus nelayan di sejumlah kawasan pesisir ini bertujuan memperluas akses bahan bakar bersubsidi bagi nelayan, sehingga operasional kapal menjadi lebih efisien, mengurangi biaya produksi, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan di daerah.
Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy, menjelaskan pembangunan SPBU nelayan saat ini masih berada pada tahap perencanaan di lokasi-lokasi potensial.
Meski pelaksanaan teknis berada di bawah kewenangan PT Pertamina Patra Niaga, DKP Kaltim berperan aktif menyediakan data lapangan dan memetakan kebutuhan nelayan secara rinci.
Hal ini mencakup jumlah nelayan aktif, jumlah kapal yang beroperasi, kapasitas tonase kapal, serta estimasi konsumsi BBM per kapal setiap bulan.
“DKP menyiapkan data lengkap agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Setiap kapal dihitung kapasitas dan kuotanya sesuai izin kapal dan tonase. Jadi kapal kecil tidak mendapat kuota berlebihan yang boros,” ujar Irhan.
Ia menambahkan seluruh nelayan yang akan menerima subsidi harus tergabung dalam kelompok resmi dan memiliki kelengkapan administrasi seperti surat izin kapal dan dokumen tonase.
Proses verifikasi dan pendataan ini penting untuk memastikan alokasi subsidi tidak tumpang tindih dan benar-benar bermanfaat bagi nelayan.
“Pendataan ini butuh ketelitian tinggi karena menyangkut legalitas kapal dan perhitungan kuota BBM. Setiap liter harus jelas, agar subsidi efektif dan tepat sasaran,” kata Irhan.
Menurutnya, pembangunan SPBU nelayan di lokasi strategis pesisir akan mempermudah akses bahan bakar, khususnya bagi nelayan yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk mengisi BBM.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan utama, terutama di wilayah terpencil dan pesisir yang belum memiliki infrastruktur memadai.
Program ini juga sejalan dengan JosPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim, sebagai langkah untuk menekankan inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik dan sektor perikanan.
Kehadiran SPBU nelayan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung produktivitas tangkapan ikan, menekan biaya produksi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Irhan menuturkan pemerintah daerah terus melakukan pemetaan dan verifikasi nelayan agar seluruh calon penerima subsidi memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
Proses ini diharapkan selesai sebelum pembangunan SPBU berlangsung, sehingga operasionalnya dapat berjalan lancar.
“Kami ingin setiap nelayan, terutama di wilayah terpencil, dapat mengakses BBM bersubsidi dengan mudah. Ini akan berdampak pada efisiensi kerja dan hasil tangkapan yang lebih optimal,” ucap Irhan.
Dengan tersedianya SPBU nelayan, pemerintah berharap kegiatan perikanan di pesisir Kaltim semakin produktif. Ketersediaan bahan bakar yang terjangkau diyakini akan menekan biaya operasional kapal, mempercepat mobilisasi nelayan, dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program ini juga menjadi salah satu langkah strategis mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan kita,” pungkasnya. (adv/Kominfo Kaltim)
