SAMARINDA, Headlinews.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pelaksanaan program GratisPol untuk memastikan mahasiswa penerima manfaat dapat menjalani pendidikan dengan lancar, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Program ini ditargetkan menjangkau seluruh mahasiswa dari berbagai kabupaten dan kota, sekaligus menjamin keberlanjutan akses pendidikan tinggi tanpa kendala biaya.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjelaskan pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan yang diberikan melalui program GratisPol dapat harmonis dan tepat sasaran.
Langkah ini termasuk memanfaatkan fasilitas asrama milik pemerintah daerah serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk menutupi kekurangan biaya tempat tinggal dan konsumsi mahasiswa.
“Kita berdiskusi dengan Pemkab dan Pemkot. Untuk mahasiswa dari daerah tertentu, misalnya Kabupaten Kutai Barat, kami mendapat bantuan GratisPol dari provinsi, tapi masih ada yang kekurangan biaya tempat tinggal. Dengan adanya asrama yang disediakan pemerintah kabupaten, serta dukungan CSR dari perusahaan, semua kebutuhan itu bisa terfasilitasi,” kata Seno Aji, Selasa (26/11).
Menurut Seno, sebagian mahasiswa memang mengalami kendala biaya hidup meski biaya kuliah sudah ditanggung. Harmonisasi antara provinsi dan kabupaten/kota diharapkan menjadi solusi agar mahasiswa tetap dapat fokus pada studi dan tidak terganggu masalah finansial.
Pemerintah provinsi telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk mendukung program GratisPol pada 2026. Anggaran ini mencakup biaya kuliah untuk semua semester, dari semester 1 hingga semester 8.
Implementasi penuh program ini akan dilakukan pada tahun depan, menyusul keberhasilan program pada tahun ini yang fokus pada pembiayaan UKT mahasiswa.
“Banyak mahasiswa yang belum masuk tahap kedua karena belum terifikatifikasi. Targetnya, akhir November ini harus sudah selesai. SK sudah ada, tinggal tanda tangan, baru kemudian tahap berikutnya diselesaikan,” ujarnya.
Seno menambahkan pendataan dan verifikasi mahasiswa menjadi langkah krusial agar setiap penerima bantuan memiliki kelengkapan dokumen dan memenuhi persyaratan. Hal ini juga untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Kami pastikan setiap mahasiswa yang menerima bantuan terdata dengan lengkap, termasuk status asal kabupaten dan kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, semua program bisa berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh mahasiswa,” imbuh Seno.
Program GratisPol diharapkan tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas mahasiswa Kaltim.
Langkah harmonisasi ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan merata.
“Kami berharap seluruh mahasiswa penerima GratisPol bisa memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk biaya kuliah, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari agar bisa fokus belajar dan berprestasi,” ujar Wakil Gubernur Seno Aji. (adv/Kominfo Kaltim)
