SAMARINDA, Headlinews.id— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan di daerah, terutama di tengah meningkatnya peredaran produk yang tidak memenuhi standar serta persiapan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menyampaikan hal itu saat menerima audiensi jajaran BBPOM Samarinda di Kantor Gubernur, Selasa (18/11/2025).
Ia menyebut pengawasan yang dilakukan BBPOM berperan langsung dalam melindungi masyarakat dari produk berisiko.
Menurut Gubernur, pengawasan BPOM tidak hanya terkait obat dan makanan, melainkan juga kosmetik yang setiap tahun menunjukkan angka pelanggaran cukup tinggi di pasaran.
“Keamanan pangan dan obat-obatan ini bukan hal sepele. Namun yang lebih mengkhawatirkan saat ini adalah maraknya kosmetik berbahaya yang beredar bebas. Karena itu kami berharap BBPOM semakin memperkuat pengawasannya,” katanya.
Ia menegaskan peran BBPOM semakin strategis memasuki masa implementasi program MBG yang akan melibatkan jutaan penerima di seluruh Indonesia.
“Program besar seperti Makan Bergizi Gratis membutuhkan pengawasan ketat. Kami berharap BBPOM Samarinda memberikan pendampingan penuh agar distribusi makanannya aman dan tidak menimbulkan kasus keracunan,” ujar Gubernur.
Gubernur Rudy juga meminta penguatan koordinasi antara BBPOM dan seluruh perangkat daerah, terutama dinas kesehatan, pendidikan, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Tujuannya jelas, memastikan seluruh makanan yang dikonsumsi masyarakat, termasuk anak sekolah, layak, aman, dan sesuai standar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBPOM Samarinda, Agung Kurniawan menyampaikan lembaganya telah terlibat dalam satuan tugas percepatan MBG di wilayah Kalimantan Timur.
“Kami sudah membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinkes untuk memastikan aspek keamanan pangan berjalan sesuai kaidah. Prinsipnya, pencegahan harus lebih kuat daripada penindakan,” jelasnya.
Agung yang baru sebulan menjabat juga membeberkan pelanggaran terkait kosmetik masih mendominasi temuan di lapangan.
“Hampir seluruh kasus yang kami tangani, seratus persen, merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ini menunjukkan tantangan pengawasan masih cukup besar,” ujarnya.
Ia menambahkan BBPOM akan meningkatkan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha, terutama UMKM yang bergerak di bidang pangan.
“Kami ingin pelaku usaha lokal mampu meningkatkan mutu produknya dan memenuhi standar yang ditetapkan, bukan sekadar berjualan,” pungkas Agung. (*)
