SAMARINDA, Headlinews.id — Program Gratispol dan Jospol di Kalimantan Timur tetap berjalan normal meski terjadi penurunan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua program ini memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan ekonomi dan sosial yang langsung dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah menjelaskan penyesuaian anggaran dilakukan hanya pada program yang kurang mendesak, sementara alokasi untuk layanan langsung kepada masyarakat tetap dipertahankan.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Gratispol dan Jospol, tetap berjalan sesuai rencana. Anggaran untuk kegiatan lain disesuaikan agar tidak mengganggu layanan penting,” ujar Dasmiah, Senin (1/12/2025).
Program Gratispol mencakup layanan pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga S3, pembebasan biaya layanan kesehatan, penyediaan akses internet di desa, bantuan seragam sekolah, serta dukungan ibadah seperti umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan penjaga rumah ibadah.
Jospol berfokus pada pengembangan sektor produktif, hilirisasi industri pertanian, peningkatan insentif bagi guru dan tenaga pengajar pesantren, pembangunan infrastruktur, revitalisasi Sungai Mahakam, pengembangan pariwisata berbasis desa, dan kemudahan investasi.
“Pelaksanaan program ini sudah diatur secara rinci sehingga seluruh proses distribusi bantuan, pelatihan, dan fasilitas dapat diterima oleh masyarakat secara tepat. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan semua berjalan lancar,” tambah Dasmiah.
Menurutnya, kehadiran program-program tersebut juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di desa, serta memberikan peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak dan keluarga.
“Pelayanan melalui Gratispol dan Jospol memberi manfaat nyata, terutama bagi warga di wilayah yang sulit dijangkau. Penurunan DBH tidak menurunkan kualitas maupun cakupan program,” kata Dasmiah menegaskan.
Pemerintah provinsi menekankan pengawasan dan koordinasi antarinstansi terus dilakukan. Penyelenggaraan program yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, dan menjaga kesetaraan layanan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Anggaran turun bukan berarti pelayanan berhenti. Gratispol dan Jospol tetap berjalan, membantu masyarakat langsung di lapangan,” tegasnya. (adv/Diskomimfo Kaltim)
