SAMARINDA, Headlinews.id — Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan percepatan penyerapan anggaran 2025 agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan dana yang telah dialokasikan dalam APBD Perubahan menjadi penting untuk menjaga efisiensi, kualitas pelayanan, serta stabilitas fiskal daerah.
Setelah APBD Perubahan 2025 disetujui Menteri Dalam Negeri, Gubernur menekankan pentingnya keseriusan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyelesaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Ia mengingatkan OPD agar tetap fokus pada target serapan anggaran, terutama menjelang akhir tahun, agar dampak pembangunan bagi masyarakat dapat segera terlihat.
“OPD didorong agar menyerap anggaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kami juga menerapkan sistem reward dan punishment. Bagi OPD yang tidak mencapai target, akan ada pengurangan anggaran di tahun berikutnya,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, target minimal serapan anggaran yang ditetapkan adalah 93 persen. “Kalau tidak sampai target, tentu ada konsekuensi. Ini bagian dari upaya memastikan setiap program yang direncanakan terlaksana secara optimal,” kata Rudy Mas’ud.
Gubernur juga menekankan penyerapan anggaran yang maksimal menjadi jawaban terhadap isu dana pemerintah daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro.
Ia berharap realisasi anggaran tahun ini dapat melampaui 95 persen, sehingga seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Rudy Mas’ud, Kalimantan Timur memiliki sejumlah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialami berbagai provinsi di Indonesia.
Beberapa langkah perbaikan yang disorot antara lain peningkatan administrasi di sektor pertambangan, pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, pemanfaatan Participating Interest (PI), serta kerja sama dengan berbagai perusahaan.
“Langkah-langkah ini akan membantu memastikan aliran pendapatan daerah tetap optimal. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur akan lebih terjaga, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Gubernur menekankan upaya percepatan serapan anggaran bukan hanya soal realisasi angka, tetapi juga tentang memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gubernur menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi sebagai fokus utama yang harus mendapatkan prioritas.
“Setiap OPD harus memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya formalitas administratif, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat nyata,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur meminta koordinasi lintas OPD diperkuat untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif.
Pihaknya juga meminta setiap OPD membuat laporan berkala mengenai progres kegiatan dan penggunaan dana agar evaluasi kinerja bisa dilakukan tepat waktu.
“Realisasi anggaran yang tepat dan cepat akan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, semua OPD harus bekerja dengan disiplin, cermat, dan profesional,” pungkas Rudy Mas’ud. (adv/Kominfo Kaltim)
