TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Meski proyek strategis nasional menjanjikan banyak peluang kerja, DPRD Kaltara memperingatkan risiko masyarakat lokal tertinggal bila pemerintah tidak segera mempersiapkan program pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk menghadapi tuntutan pasar kerja.
Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie menekankan pesatnya masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek-proyek besar lainnya di Kaltara harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Menurutnya, tanpa langkah konkret dari pemerintah daerah, masyarakat berisiko hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang pesat.
“Peluang kerja itu ada, tapi kalau SDM kita belum siap, masyarakat lokal justru akan tertinggal. Kita harus mulai dari pemetaan kebutuhan SDM yang spesifik, lalu disusul program pelatihan dan pendidikan yang tepat,” ujarnya Achmad Djufrie.
Politisi partai Golkar ini menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap peluang kerja dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kaltara.
“Perangkat daerah harus serius menindaklanjuti hal ini, jangan sampai masyarakat kita tidak mendapat manfaat dari proyek-proyek besar yang masuk,” tambahnya.
Achmad Djufrie juga menyoroti pentingnya program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan proyek strategis.
Menurutnya, langkah ini akan memastikan masyarakat lokal tidak hanya bisa bersaing, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah.
“DPRD akan terus mendorong pemerintah agar SDM lokal kita siap dan unggul. Kalau perlu, kita buat pemetaan kompetensi sedetail mungkin: jenis pekerjaan apa yang akan muncul, keterampilan apa yang dibutuhkan, dan program pelatihan apa yang harus dijalankan,” tandasnya.
Selain itu, Achmad Djufrie menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha.
“Kalau semua pihak bekerja sama, kita bisa pastikan masyarakat Kaltara bisa ikut menikmati peluang ekonomi dan lapangan kerja yang tercipta, bukan hanya menjadi penonton pembangunan,” ujarnya.
DPRD Kaltara juga akan memantau implementasi program-program pelatihan ini agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan industri dan proyek-proyek strategis.
Achmad Djufrie menambahkan, keberhasilan proyek di Kaltara tidak hanya diukur dari nilai investasi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat lokal untuk mengambil bagian aktif di dalamnya.
“Ini momentum penting bagi kita. Jangan sampai investasi besar hanya dinikmati oleh pihak luar, sementara warga Kaltara tetap marginal. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/saf)
