TANJUNG SELOR,Headlinews.id – Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang terus berkomitmen membangun kawasan perbatasan di Krayan, Kabupaten Nunukan.
Di tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menganggarkan Rp8 miliar melalui APBD 2025 untuk memperbaiki ruas Jalan Lingkar Krayan di Nunukan.
Langkah ini diambil untuk mengatasi keterisoliran masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam keterangannya, Gubernur menyampaikan infrastruktur menjadi target utama di tahun ini.
Pembangunan Jembatan Binuang misalnya yang berada di Kecamatan Krayan Tengah, Nunukan, dikatakan merupakan kunci untuk mempercepat pembukaan isolasi daerah.
“Saya sudah sampaikan ke pusat soal Jembatan Binuang itu. Bahkan zaman Presiden Jokowi juga, Menteri PUPR sudah diperintahkan untuk membantu menyelesaikan koneksi penghubung antar Malinau-Krayan. Tetapi, terkendala Sungai Binuang,” kata gubernur.
Zainal terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menangani soal Krayan. Utamanya jalan penghubung yang menyambungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau.
Karena seperti diketahui, Krayan dengan lima kecamatan hanya dapat di akses melalui transportasi udara.
Daerah Krayan, lanjut Gubernur hanya dapat diakses dengan pesawat udara dari Tarakan, Malinau, Nunukan dan Tanjung Selor.
Namun untuk jalur alternatif darat dari Malinau sampai saat ini belum memadai dan masih dalam tahap konstruksi.
“Kami proyeksikan akses perbatasan sepanjangan 200 kilometer. Itu dari ruas jalan perbatasan di (kabupaten) Malinau ke Long Midang (Kecamatan Krayan). Jalan ini terbagi menjadi beberapa ruas, yakni ruas Malinau-Long Semamu 94,11 kilometer, Long Semamu-Long Nawang 91,53 kilometer, dan Long Bawan-Long Midang 10,70 kilometer,” ungkapnya.
“Sekarang ini dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara sudah mulai berkerja. Kita berharap bisa segera fungsional,” sambung Gubernur.
Diakui Gubernur beberapa kendala dalam melakukan pembangunan jalan Malinau-Krayan.
Bukit dan sungai besar yang harus dilewati, termasuk Sungai Binuang serta kondisi cuaca yang kerap berubah, terutama saat musim hujan.
Namun pihaknya terus konsisten demi aksebiliyas wilayah Krayan yang masih terisolasi.
“Tapi kita terus upayakan kedua daerah ini bisa terkoneksi. Karena apabila terkoneksi, akan mempengaruhi pada peningkatan ekonomi. Distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut akan lancar” bebernya.
Dikesempatan yang sama, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi mengatakan, anggaran Rp8 miliar yang berasal dari APBD 2025 itu akan dikelola dua tahap.
Tahap pertama sebesar Rp5 miliar akan digunakan untuk melakukan pengaspalan jalan sepanjang 2 kilometer (KM).
Sementara Rp3 miliar, akan digunakan untuk pemeliharaan jalan sepanjang 80 kilometer yang terbagi dalam dua paket, masing-masing Rp1,5 miliar.
Helmi menyebutkan, pemeliharaan jalan sepanjang 80 kilometer jalan lingkar Krayan dimulai dari Long Bawan, Long Layu, sampai Binuang.
“Nanti Bapak Gubernur juga akan melakukan kunjungannya ke Krayan. Beliau akan meninjau langsung kondisi jalan disana,” kata dia.
“Ruas jalan di Krayan ini sebagian besar berkontur tanah sehingga pada musim hujan, longsor menjadi kendala utama. Jalan tidak dapat dilalui karena genangan air, itu merupakan kendala kami selama ini,” sambung dia lagi.
Dikatakan Helmi, PUPR Perkim dibawah komandonya telah menganggarkan sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk peningkatan Jalan Lingkar Krayan.
Namun persoalan infrastruktur Krayan ini, diakuinya dibutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar hingga Rp100 miliar dalam dua tahun.
“Secara ideal, anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan dalam beberapa tahun ke depan, jika memungkinkan dan disetujui, dibutuhkan sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 100 miliar,” ungkapnya.
Untuk ruas jalan Malinau-Krayan, BPJN Kaltara masih berfokus pada pemeliharaan dan pembangunan Jembatan Binuang. Jika proyek pembangunan jembatan tersebut selesai, akses ke Krayan diharapkan menjadi lebih lancar.
“Untuk membuat Jalan Lingkar Krayan berfungsi optimal sepanjang tahun, diperlukan anggaran multiyears atau tahun jamak sekitar Rp 80 miliar hingga Rp100 miliar selama dua tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie meminta agar pemerintah segera mencarikan solusi terkait penanganan infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan. Terutama di daerah Krayan yang menjadi garis perbatasan Indonesia – Malaysia.
Menurut dia, skema apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur perbatasan, tentu akan mendapatkan dukungan dari kalangan legislatif Kaltara. Termasuk juga rencana pemerintah untuk menangani jalan lingkar Krayan melalui anggaran multiyears.
“Selama itu untuk kepentingan masyarakat, kita pasti dukung. Skema anggarannya seperti apa, itu kita akan dukung asalkan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Berthius, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara menyatakan, sistem penggaran pembangunan Krayan dari pusat masih terkendala melalui Semamu.
Namun hal ini masih terus dilakukan komunikasi antara Pemprov Kaltara dengan Kemterian PU.
“Ini masih informasi. Karena itu menggunakan anggaran Bank Dunia. Jadi tidak menggunakan dana APBN murni. Tapi masih di komunikasikan terus,” ungkapnya.
Di samping itu, proyek pembangunan jalan lingkar Krayan yang menjadi wewenang provinsi juga terhambat masalah efisiensi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2025.
Dijelaskan bahwa alokasi dana infrastruktur sebesar Rp 160 miliar tidak dialokasikan ke Pemprov Kaltara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
“Kebijakan efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mencabut DAU Infrastruktur, DAK Irigasi, dan DAK Jalan. Sementara alokasi untuk pembangunan jalan Lingkar Krayan termasuk dalam DAU Infrastruktur karena itulah sumber pendanaannya,” jelasnya.
Berthius mengungkapkan, Pemprov Kaltara tengah berupaya mencari alternatif untuk mengatasi masalah anggaran ini.
Revisi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi prioritas, dengan harapan dapat mengalokasikan dana dari sumber lain untuk pembangunan infrastruktur, tidak hanya di wilayah perbatasan, tetapi di seluruh daerah di Kaltara.
“Kami akan melakukan diskusi lebih lanjut dan menunggu petunjuk langsung dari Gubernur untuk melihat sumber dana yang tersedia saat ini agar dapat dialihkan untuk infrastruktur secara menyeluruh,” kata Berthius.
Meski begitu realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan tetap menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang Kaltara.
Pemprov Kaltara tengah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan mempertimbangkan arahan dari pusat terkait Arah dan Sasaran Strategis Nasional (ASTA CITA).
“Kita akan terus upayakan DOB ini terealisasi. Kita juga tidak bisa berikan harapan ke masyarakat sebelum ada sinyal dan solusinya. Yang jelas Pak Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasak Kaltara ini,” pungkasnya. (rn)
