TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Meski sejumlah wilayah pedalaman Bulungan masih blank spot internet, pemerintah daerah mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi, termasuk jaringan Starlink dan platform konsultasi daring, guna memastikan pendidikan inklusif dan layanan bagi penyandang disabilitas tetap berjalan lancar.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa meski kendala infrastruktur digital menjadi tantangan, akses pendidikan tetap diperluas bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
“Saat ini masih terdapat tiga kecamatan yang belum memiliki jaringan internet memadai, sehingga pelaksanaan pembelajaran daring dan layanan konsultasi digital terkendala. Namun, pemerintah terus melakukan intervensi agar akses pendidikan bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa pedalaman,” ujarnya, Rabu (4/11/2025).
Pemkab Bulungan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan 28 unit jaringan Starlink pada tahun 2025. Pemasangan ini difokuskan di sekolah dan pusat layanan kesehatan di wilayah yang belum terjangkau internet, sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran digital dan mendapatkan layanan konsultasi jarak jauh.
“Langkah ini bukan sekadar pembangunan jaringan, tapi memastikan seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas, bisa belajar dan berkembang setara dengan anak-anak di wilayah lain. Kami ingin semua merasakan manfaat teknologi untuk pendidikan,” tambahnya
Pemerintah daerah juga memperkenalkan platform “Jejo” (Jejaring Konsultasi Online) berbasis kecerdasan buatan, hasil kolaborasi dengan Yayasan Hasan Pakih dan Forum Anak Daerah Bulungan.
Platform ini memberikan pendampingan daring bagi anak disabilitas dan orang tua, termasuk edukasi pencegahan kekerasan atau perundungan, serta konsultasi kebutuhan belajar anak.
“Dengan Jejo, orang tua bisa langsung berkonsultasi jika ada kesulitan belajar atau perkembangan anak yang perlu diperhatikan. Ini membuat pendampingan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Syarwani.
Selain itu, seluruh SD dan SMP negeri diwajibkan menerima siswa berkebutuhan khusus. Saat ini tercatat lebih dari 500 anak berkebutuhan khusus menempuh pendidikan di 74 desa, 7 kelurahan, dan 10 kecamatan. Program ini memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Syarwani menekankan, pemerataan pendidikan bukan hanya soal membangun fasilitas fisik, tetapi tentang memastikan kehadiran pemerintah terasa nyata bagi seluruh warga.
“Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tuturnya.
“Pendidikan inklusif harus menjadi standar. Tidak ada alasan satu pun anak usia sekolah tidak mendapatkan haknya. Jika ada hambatan, kami akan carikan solusi, baik lewat teknologi maupun pendampingan langsung,” tegasnya.
Melalui kombinasi kebijakan inklusif, teknologi digital, dan inovasi layanan, Pemkab Bulungan berupaya menghadirkan pendidikan berkualitas dan merata, sekaligus mendorong masyarakat pedalaman tetap terhubung dengan berbagai sumber belajar modern. (rn)
