BALIKPAPAN, Headlinews.id– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan larangan bagi seluruh kepala daerah beserta jajaran pejabat pemerintah untuk melakukan kegiatan seremonial berlebihan maupun pamer kemewahan.
Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional melalui Zoom Meeting bersama seluruh kepala daerah di Indonesia, Selasa (2/9/2025).
Larangan tersebut ditekankan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan publik di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini.
Mendagri meminta kepala daerah menahan diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, agar tidak menampilkan gaya hidup mewah yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang turut mengikuti rapat tersebut, mengungkapkan arahan Mendagri mencakup delapan poin penting yang harus dipedomani seluruh kepala daerah.
Ia menjelaskan arahan ini menjadi pedoman agar pejabat pemerintah mampu menjalankan tugas secara efektif, tetap dekat dengan masyarakat, dan menjaga citra pemerintahan yang sederhana.
“Pertama, kepala daerah diminta rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau perkembangan kondisi wilayah. Ini penting agar setiap potensi masalah atau gangguan keamanan dapat segera terdeteksi dan ditangani,” kata Bagus.
Ia menambahkan rapat koordinasi ini juga menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, sehingga aspirasi warga bisa tersampaikan dan dikelola dengan baik.
Kedua, kepala daerah diminta duduk bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak berpengaruh lainnya untuk meredam potensi gejolak di tengah masyarakat.
“Kami diminta langsung hadir di tengah masyarakat, berdiskusi dan mendengar aspirasi warga. Hal ini penting untuk menjaga ketenangan, sekaligus membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Bagus.
Selanjutnya, kepala daerah dianjurkan melaksanakan doa bersama atau istigasah dengan melibatkan lintas unsur masyarakat dan pemerintah.
“Kegiatan doa bersama bukan hanya simbol formalitas, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga dan penyatuan visi untuk menjaga ketertiban,” tandasnya.
Arahan Mendagri juga menekankan agar kepala daerah mengutamakan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat daripada kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran.
“Intinya, kepala daerah harus hadir sebagai teladan. Program yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat jauh lebih penting daripada kegiatan mewah yang tidak memberikan dampak langsung,” jelas Bagus.
Selain itu, Mendagri mengingatkan agar kepala daerah lebih peka terhadap kebutuhan warga, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mengantisipasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Bagus menegaskan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah harus selalu dikaitkan dengan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap langkah yang kami ambil akan selalu diukur dari sejauh mana warga merasakan manfaatnya,” katanya.
Arahan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Balikpapan. Ia memastikan kesiapan untuk menindaklanjuti instruksi Mendagri.
“Dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan kedekatan dengan masyarakat. Setiap kegiatan dan program akan dievaluasi agar tetap sesuai prinsip kepemimpinan yang sederhana dan bertanggung jawab,” tegas Bagus.
Dengan langkah-langkah ini, aparatur pemerintah diharapkan mampu menjaga citra sebagai pelayan publik, sekaligus memperkuat rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.
“Kami yakin kepemimpinan yang sederhana, efisien, dan peduli terhadap warga akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat stabilitas wilayah secara menyeluruh,” tambahnya.
Melalui arahan Mendagri ini, Pemkot Balikpapan berharap seluruh pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang dekat dengan warga dan bebas dari kesan pamer kemewahan.
“Kami akan terus memastikan setiap kebijakan dan program tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutup Bagus. (*)
