BALIKPAPAN, Headlinews.id – Usai rapat evaluasi bersama Sekretariat Negara, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan seluruh dapur umum yang dikelola pemerintah maupun masyarakat akan menjalani sertifikasi higiene dan sanitasi. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan sistem keamanan pangan di tingkat kota.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan tim Manajemen Bencana Kota (MBG) Balikpapan bersama perwakilan pusat yang menekankan pentingnya pengawasan mutu pangan, terutama di fasilitas dapur umum yang kerap digunakan dalam kegiatan sosial dan penanggulangan bencana.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarti, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan yang disalurkan ke masyarakat telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang berlaku.
“Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap dapur umum, baik milik pemerintah maupun masyarakat, benar-benar aman dari potensi kontaminasi. Tidak boleh ada makanan yang disalurkan tanpa melalui proses yang bersih dan higienis,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, Balikpapan sejatinya sudah lebih dulu menerapkan standar keamanan pangan di dapur umum, bahkan sebelum muncul kasus-kasus keracunan massal di beberapa daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam membangun sistem keamanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah melaksanakan sertifikasi dapur umum sejak beberapa tahun lalu. Jadi bukan sekadar mengikuti tren, tetapi memang bagian dari sistem kesiapsiagaan yang telah dibangun lama,” terangnya.
Selain pengawasan rutin, Pemkot juga tengah memperkuat kehadiran tenaga sanitarian dan petugas pengawas lapangan. Para petugas ini akan memastikan seluruh tahapan mulai dari penyimpanan bahan makanan, proses memasak hingga pendistribusian dilakukan sesuai standar kebersihan yang ditetapkan.
“Sebagian besar proses memasak di dapur umum dilakukan malam hari, sehingga pengawasan perlu dijadwalkan lebih fleksibel. Pemerintah sedang menyiapkan petugas khusus yang dapat bertugas di luar jam kerja normal agar kontrol tetap berjalan,” jelasnya.
Langkah ini juga dibarengi dengan rencana penambahan titik dapur umum di beberapa kecamatan yang rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Fasilitas baru akan dibangun dengan kelengkapan sanitasi, saluran air bersih, serta sistem ventilasi yang memadai agar dapur umum dapat beroperasi dengan aman dalam kondisi darurat.
“Beberapa lokasi baru telah disiapkan, dan seluruhnya akan dilengkapi fasilitas standar. Tujuannya agar masyarakat di wilayah rawan bencana dapat lebih cepat memperoleh bantuan pangan yang layak,” tambahnya.
dr. Andi menegaskan, kebijakan sertifikasi dan pengawasan dapur umum ini tidak hanya sebatas pemenuhan aturan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan wujud kepedulian Pemkot terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjadikan dapur umum sebagai bagian dari sistem tanggap darurat yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
“Kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dapur umum bukan hanya tempat memasak, melainkan bagian dari sistem penyelamatan warga ketika situasi darurat terjadi,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak—baik pemerintah, lembaga sosial, maupun relawan—dalam menjaga mutu makanan yang disalurkan melalui dapur umum.
“Setiap makanan yang keluar dari dapur umum merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Aman, sehat, dan bermanfaat. Itulah esensi dari pelayanan publik yang sesungguhnya,” pungkas dr. Andi Sri Juliarti. (*)
