SAMARINDA, Headlinews.id— Pemangkasan transfer dari pemerintah pusat membuat APBD Kalimantan Timur tahun 2026 susut menjadi Rp15,15 triliun, turun sekitar Rp6,59 triliun dari anggaran tahun sebelumnya.
Koreksi yang cukup besar ini menuntut Pemprov Kaltim menata ulang prioritas pembangunan, sekaligus memastikan program strategis tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang semakin ketat.
Penetapan angka tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud usai hadir langsung dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim terkait penetapan APBD Kaltim 2026, pada Minggu (30/11/2025).
Ia menegaskan penyusunan APBD tahun ini menjadi salah satu yang paling menantang dalam beberapa tahun terakhir karena perubahan signifikan pada perhitungan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Penurunan ini tentu menjadi tantangan, tetapi bukan alasan untuk mengurangi pelayanan bagi masyarakat. Penyesuaian harus dilakukan, talit program inti tetap dijaga,” ujar Rudy.
Menurutnya, pemangkasan lebih dari Rp6 triliun membuat pembahasan anggaran berlangsung lebih panjang dan membutuhkan penyisiran ulang terhadap seluruh rencana belanja.
Pemerintah provinsi dan DPRD harus kembali melakukan penelaahan detail untuk memastikan anggaran tersisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Anggaran kita dihitung ulang, sehingga pembahasannya menjadi lebih mepet. Tim anggaran harus menyisir kembali seluruh pos, dan akhirnya disepakati di angka Rp15,15 triliun,” jelas Rudy.
Meskipun terjadi penyesuaian besar, Gubernur menegaskan bahwa sejumlah program utama tetap dipastikan aman, terutama yang menyangkut layanan dasar masyarakat dan kebutuhan pegawai.
“Walaupun terjadi pemangkasan, program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan masyarakat tetap menjadi fokus. Itu tidak boleh tersentuh,” ucap Gubernur Rudy.
Termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, dipastikan tetap dibayarkan, sementara Program GratisPol yang mencakup pembiayaan pendidikan dan sejumlah layanan sosial tetap dilanjutkan tanpa pemangkasan.
“Semua memang disesuaikan kembali. Tapi, TPP seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, tidak ada perubahan. Kami pastikan tetap aman dan dibayarkan sesuai ketentuan, termasuk Program GratisPol tetap berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Rudy juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengajukan dokumen APBD kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Ia berharap proses verifikasi berjalan cepat sehingga APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh program kerja tahun depan.
“Kita sudah ajukan ke Mendagri. Mudah-mudahan segera ditetapkan sebagai APBD 2026,” ujarnya.
Ia turut mengajak masyarakat Kaltim untuk memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, penyesuaian ini bagian dari langkah realistis untuk menjaga tata kelola anggaran tetap sehat, sekaligus tetap mendorong momentum pembangunan menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Mohon doa dan restu seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Ini bagian dari ikhtiar bersama agar pembangunan tetap berjalan. Insya Allah kita siap menyambut IKN 2026,” pungkas Rudy. (adv/Diskominfo Kaltim)
