TARAKAN, Headlinews.id– Ada optimisme baru yang dibawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam forum Focus Group Discussion (FGD) strategis tentang percepatan ekspor langsung yang digelar di Aula Gedung Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5/2026).
Di hadapan peserta forum, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., berbicara tentang arah baru ekonomi Kaltara yang dinilai harus mulai lepas dari ketergantungan besar terhadap batu bara.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu membuat Kaltara perlu segera memperkuat sektor lain yang lebih berkelanjutan.
Ia menyebut penurunan ekspor nonmigas hingga 45,83 persen pada tahun 2025 menjadi peringatan bahwa daerah ini harus mulai berganti strategi.
“Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar pemasok bahan mentah,” tegas Ingkong.
Ingkong kemudian mengajak peserta melihat potensi besar yang dimiliki Kaltara, terutama dari sektor perikanan dan hasil laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan nelayan dan pembudidaya.
Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan sistem logistik dan ekspor yang lebih baik.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Malundung dan Bandara Juwata agar ekspor produk segar bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
Tak hanya itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga didorong memiliki sertifikasi internasional seperti HACCP dan ISO agar produk lokal mampu bersaing di pasar dunia.
Ingkong juga menekankan pentingnya hilirisasi terhadap komoditas unggulan seperti sawit dan rumput laut supaya tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi menjadi produk olahan bernilai tinggi.
Baginya, keberhasilan ekspor ikan bawal segar dari Tarakan menuju Hong Kong baru-baru ini menjadi tanda bahwa Kaltara sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pemain ekspor baru di kawasan perbatasan Indonesia.
Di akhir paparannya, Ingkong mengingatkan bahwa tujuan utama seluruh kebijakan ekspor tetap harus berpihak kepada masyarakat kecil.
“Semua ini harus bermuara pada kesejahteraan nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Kaltara,” pungkasnya. (*/dkisp)
