TARAKAN, Headlinews.id – Masih dalam upaya melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan, Komisi II DPRD Tarakan mengundang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membahas kesiapan serta berbagai persoalan pelaksanaan program yang sedang berjalan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (3/3/2026).
Rapat tersebut membahas alur pengaduan orang tua, ketersediaan bahan baku, hingga sekolah-sekolah yang belum menerima manfaat program.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino menegaskan pentingnya memperjelas mekanisme penyampaian keluhan agar tidak lagi disampaikan melalui media sosial tanpa prosedur resmi.
“Selama ini banyak keluhan beredar di media sosial. Padahal dari BGN sudah ada prosedur pengaduan, hanya belum tersosialisasi dengan baik. Orang tua seharusnya menyampaikan melalui sekolah, lalu ke PIC, kemudian diteruskan ke SPPG,” ujarnya.
Menurut Simon, keluhan terkait kemasan maupun menu seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur tersebut. Ia juga menekankan bahwa keterbatasan bahan baku tidak berdampak pada kualitas makanan.
“Kalau ada keterbatasan bahan, itu lebih pada variasi menu. Kualitas tetap dijaga sesuai standar,” katanya.
Dalam RDP tersebut, mitra dan pengelola dapur meminta DPRD memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop) terkait ketersediaan bahan baku dan kemasan makanan.
Beberapa dapur, lanjut Simon, terpaksa menggunakan plastik karena keterbatasan kemasan vakum atau mika di Tarakan.
“Bukan disengaja. Memang stok kemasan di Tarakan terbatas. Ini yang perlu dicarikan solusi bersama pemerintah,” jelasnya.
Komisi II juga menyoroti masih adanya sekolah yang belum menerima manfaat MBG. Berdasarkan data sementara, terdapat 28 sekolah yang belum terlayani, terdiri dari 20 SD dan 8 SMP.
“Setelah kami cross-check, sebagian dalam waktu dekat akan mulai terlayani karena dapurnya sudah siap buka. Target kami sebelum Lebaran, anak-anak yang belum menerima manfaat bisa segera tercover,” tegas Simon.
Ia menyebut dari total 28 sekolah tersebut, tujuh dapur sedang menuju tahap operasional, sementara 21 sudah beroperasi. Kendala utama berada di wilayah Tarakan Timur dan kawasan pesisir, di mana beberapa dapur baru mendapatkan izin pembangunan pada Januari 2026.
“Kalau bangunan sudah ada, prosesnya cepat. Tapi kalau mulai dari nol, wajar butuh waktu sampai empat bulan,” ujarnya.
DPRD memastikan evaluasi lanjutan akan dilakukan bersama pemerintah daerah, khususnya Disperindagkop, untuk mengatasi kendala distribusi bahan baku dan mempercepat pemerataan layanan MBG di seluruh Kota Tarakan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Hidup Berbagi Kasih selaku mitra BGN, Jackson Situmorang menjelaskan bahwa secara standar pelaksanaan MBG telah mengikuti ketentuan pusat, termasuk penyusunan menu oleh ahli gizi.
“Yang disiapkan dapur sudah sesuai standar. Masalah kemarin lebih ke kemasan karena keterbatasan bahan di Tarakan,” katanya.
Ia menambahkan, keterbatasan bahan baku juga memengaruhi variasi menu, terutama buah-buahan.
“Kalau pisang yang tersedia, itu yang diberikan. Anggur atau apel sering tidak ada atau harganya tidak sesuai anggaran,” ujarnya.
Jackson juga menjelaskan skema anggaran MBG. Untuk porsi kecil (TK hingga kelas 3 SD) dialokasikan Rp8.000, sementara porsi besar (kelas 4 SD hingga SMA, termasuk ibu hamil dan menyusui) sebesar Rp10.000.
Dari total anggaran Rp15.000, sebagian dialokasikan untuk operasional dapur, termasuk gaji relawan, gas, air, dan biaya lainnya.
“Pembagiannya sudah jelas. Menu juga ditentukan pusat dan diawasi ahli gizi. Tidak ada ruang untuk penyimpangan,” tegasnya.
Saat ini, satu dapur menargetkan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Di wilayah Juata Kerikil, misalnya, tercatat sekitar 3.240 penerima yang akan disesuaikan kembali dengan aturan yang ada.
“Karena itu nanti akan diratakan sesuai dengan dapur yang ada. Dan itu akan berkurang, karena sekarang kan target satu dapur 3.000,” pungkasnya. (saf)
