Home » Tarakan » Kaltara Halaman Negara di Perbatasan, DOB Kabudaya Pangkas Rentang Kendali Pemerintahan

Kaltara Halaman Negara di Perbatasan, DOB Kabudaya Pangkas Rentang Kendali Pemerintahan

redaksi 16 Mar 2025 16

TARAKAN, Headlinews.id– Tahapan perjuangan Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) sudah memenuhi secara administrasi. Bahkan, prosesnya sudah melewati rekomendasi DPRD Kabupaten Nunukan, kemudian rekomendasi Bupati dan Gubernur Kaltara yang saat itu dijabat Irianto Lambrie.

Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nunukan, Anto Bolokot mengatakan pada saat Irianto Lambrie menjabat sudah dikeluarkan SK Persetujuan, sebagai dukungan dari Gubernur Kaltara.

“DPRD Provinsi Kaltara juga sudah memberikan dukungan sekitar  4-5 tahun lalu. Sekarang berkas Calon DOB Kabupaten Kabudaya ini sudah masuk ke Kemendagri, tinggal persoalan moratorium pemekaran belum dibuka Presiden,” ujarnya, ditemui saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Pengaruh Pemekaran Kabudaya Terhadap Ekonomi Sosial dan Politik Provinsi Kaltara yang diselenggarakan Forum Keluarga Mahasiswa Dayak Agabag (FKMDA) Tarakan, Sabtu (15/3/25).

Selain itu, ada juga program organisasi yang dibentuk melalui Forum Percepatan Pemekaran se-Indonesia. Sehingga mendorong dan membawahi 400 lebih daerah otonomi di Indonesia yang menginginkan adanya pemekaran.

“Urgensi Kabudaya sendiri ya sederhana saja sebenarnya bagaimana mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Terutama posisi Kabudaya rentang kendalinya kan sangat jauh. Tapi kalau berbicara potensi juga sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa seperti hutan, batu bara, gas, emas dan semua potensial,” ungkapnya.

Disamping itu juga, selain untuk pelayanan publik juga memberikan ruang terhadap anak daerah agar bisa mengabdi di tanahnya sendiri.

Upaya DPRD Provinsi Kaltara, kata dia bukan hanya fokus. Tetapi, sebagai wakil rakyat dari Dapil Nunukan, Kabudaya menjadi perjuangan. Kemudian empat Calon DOB lainnya, yakni Apau Kayan di Malinau, Krayan dan Sebatik di Nunukan dan Kota Tanjung Selor di Bulungan.

“Kami dengan teman-teman (DPRD Kaltara) diminta selalu mendiskusikan. Terakhir kurang lebih sekitar sebulan yang lalu kita menghadiri audensi yang di fasilitasi oleh Forkomnas di gedung DPR RI. Artinya dalam perjuangan itu kita selalu aktif,” katanya lagi.

Menurutnya, alasan moratorium pemekaran saat ini hanya pernyataan dari zaman Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden saat itu. Sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Jusuf Kalla menyampaikan menutup pemekaran se-Indonesia dengan alasan karena fisikal negara.

“Jadi dengan kondisi itu saya kira jauh berbeda dengan pendapat apa yang disampaikan Pak JK sebenarnya, terkait soal fisikal negara. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) lancar-lancar saja, kan sampai bermiliar-miliar (rupiah) masih bisa,” pungkasnya.

Ia tegaskan, pemekaran Kabudaya dan Calon DOB lainnya di Kaltara ini sangat dibutuhkan karena Kaltara sendiri merupakan salah satu halaman negara. Persoalan yang dihadapi, misalnya di Krayan, isu yang berkembang seperti jalan dan lainnya. Dengan adanya pemekaran menurutnya bisa terbangun dengan baik.

“Kaltara ini halaman negara, harus di poles. Jangan kalah dengan negara tetangga. Begitu juga dengan Kabudaya, urgensi seperti bagaimana Lumbis Pansiangan bisa ada akses jalan. Itu salah satu urgensi DOB. Saya optimis Kabudaya bisa mandiri, karena potensinya sangat luar biasa,” tegasnya.(**)

 

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Polres Tarakan Ungkap Sindikat Pemalsu SIM

redaksi

12 Jun 2025

TARAKAN, Headlinews.id– Polres Tarakan telah berhasil mengungkap sindikat pemalsu Surat Izin Mengemudi (SIM) yang beroperasi di Kota Tarakan. Empat orang tersangka yang terlibat dalam sindikat ini ditangkap dalam penggerebekan di dua lokasi berbeda, yaitu sebuah toko percetakan di Jalan Jenderal Sudirman dan sebuah toko lain di Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat. Kapolres Tarakan, AKBP Erwin …

Wawali Ibnu Saud Ikuti Entry Meeting Evaluasi LPPD dan SPM Kota Tarakan

redaksi

11 Jun 2025

TARAKAN,Headlinews.id – Pemerintah Kota Tarakan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengikuti Entry Meeting Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tarakan, Rabu (11/6/2025). Entry Meeting Evaluasi LPPD dipimpin secara langsung Wakil Wali (Wawali) Kota Tarakan, Ibnu Saud Is. “Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota …

Kebijakan Diskon PJP2U, Bandara Juwata Tarakan Prediksi Kenaikan Jumlah Penumpang

redaksi

09 Jun 2025

TARAKAN,Headlinews.id – Pemerintah Pusat kembali mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi tahun 2025, salah satunya diskon pelayanan pajak kebandarudaraan yang nantinya berefek pada turunnya harga tiket. Fahrudin Rahmad, Kepala Bidang Teknik & Operasi Bandara Juwata Tarakan, menjelaskan, pihaknya sangat mendukung kebijakan stimulus ekonomi pemerintah seperti tahun sebelumnya dan pada saat perayaan Idul Fitri. “Seperti sudah kami laksanakan …

Oknum Polisi Bripka MA Tersangka Kasus Sabu, Sidang Etik Diserahkan ke Propam  

redaksi

08 Jun 2025

TARAKAN, Headlinews.id– Oknum polisi berpangkat Bripka berinisial MA akhirnya resmi menjadi tersangka kasus narkotika jenis sabu. MA sebelumnya diamankan personel Polsek Sesayap Hilir pada 7 Mei lalu, pengembangan dari penangkapan 3 orang warga sipil. Kapolres Tana Tidung, AKBP Eko Nugroho melalui Kapolsek Sesayap Hilir, Ipda Dedy Timang menuturkan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan …

Pelapor Kecewa Peninjauan Lahan Dibatalkan, Harap Segera Dijadwal Ulang  

redaksi

05 Jun 2025

TARAKAN,Headlinews.id– Peninjauan lahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT Phoenix Resources Internasional (PRI), yang dijadwalkan pada Kamis (5/6/2025), mendadak dibatalkan. Pembatalan ini membuat pihak pelapor kecewa dan menduga adanya kejanggalan. Penasihat hukum pelapor, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa pembatalan dilakukan atas dasar permohonan dari PT …

UPBU Juwata Tarakan Jelaskan Penyebab Penundaan Pesawat Super Air Jet

redaksi

05 Jun 2025

TARAKAN,Headlinews.id – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Juwata Tarakan jelaskan kronologi penyebab penundaan keberangkatan pesawat Super Air Jet pada Senin 2 Juni 2025. Padahal pesawat sudah berada di ujung runway 24 dan akan lepas landas menuju Balikpapan. Fahrudin Rahmad, Kepala Bidang Teknik dan Operasi menjelaskan, kondisi pada saat itu penundaan dikarenakan terdapat bagian permukaan runway …

Hot Categories