TANA TIDUNG, Headlinews.id— Pengawasan kinerja OPD kembali ditegaskan Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan visi kepala daerah dalam Gelar Pengawasan yang digelar Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, Rabu malam (4/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Inspektorat Tana Tidung tersebut dihadiri unsur pimpinan daerah dan jajaran perangkat daerah, mulai dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Tana Tidung, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, hingga Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung.
Bupati Ibrahim Ali menekankan bahwa pengawasan internal pemerintah daerah harus dimaknai sebagai sarana memperbaiki kualitas kerja organisasi perangkat daerah, bukan hanya untuk menilai kelengkapan administrasi.
Pengawasan, menurutnya, berfungsi memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh kepala OPD menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Pengawasan harus mampu menunjukkan apa yang perlu dibenahi. Dari situ terlihat apakah program yang dijalankan sudah menyentuh kebutuhan masyarakat atau masih berhenti di laporan,” ujar Ibrahim Ali.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah menjalankan tugas pelayanan publik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian kinerja harus terus ditingkatkan seiring tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.
Dalam forum tersebut, Ibrahim Ali menyoroti pentingnya kesesuaian antara visi-misi kepala daerah dengan pelaksanaan program di lapangan. Setiap OPD diminta memiliki target kerja yang terukur dan mudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya berharap pengawasan ini membantu kita melihat apakah arah kerja OPD sudah sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan warga,” katanya.
Gelar Pengawasan ini digagas Inspektorat Tana Tidung sebagai ruang refleksi kinerja pemerintah daerah sekaligus sarana menyamakan persepsi tentang arah pengawasan internal.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (*)
