BULUNGAN, Headlinews.id – Penanganan bencana dari perspektif hukum dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Policing Disasters di Aula Polresta Bulungan, Selasa (1/9/2026). Forum tersebut membahas rekonstruksi model pemolisian berbasis manajemen risiko dalam menghadapi bencana.
Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto melalui P.S. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Aipda Hadi Purnomo mengatakan, kajian tersebut diarahkan untuk melihat model pemolisian yang dapat diterapkan dalam penanganan bencana dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan potensi risiko.
“Pembahasan ini melihat bagaimana pemolisian dalam penanganan bencana dapat dibangun dengan pendekatan manajemen risiko. Perspektif hukum juga menjadi bagian penting supaya pelaksanaan tugas kepolisian dalam kondisi bencana tetap memiliki dasar yang jelas,” ujar Hadi.
Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan pola kerja yang terukur karena kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pemetaan risiko dan pemahaman terhadap karakteristik wilayah menjadi bagian yang dibahas dalam forum tersebut.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi bencana yang berbeda. Kondisi itu perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun model penanganan, termasuk bagaimana kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis dan masyarakat,” katanya.
FGD tersebut diikuti tim peneliti yang terdiri dari Kombes Pol Dr. Tagos Hutapea, S.I.K., M.Si., Prof. Dr. Drs. Suryadi, M.T., Dr. Syafruddin, S.Sos., M.Si., serta Bripda Fadly Hakim.
Tim peneliti menggali kondisi wilayah hukum Polresta Bulungan sebagai bagian dari kajian. Informasi tersebut kemudian diperdalam dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat melalui kuesioner serta wawancara.
Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Tokoh Masyarakat Adat Dayak Desa Jelarai Jalung Bilung, Kepala Desa Apung Suraim, Lurah Tanjung Selor Timur, BPBD Bulungan Rudiansyah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulungan Yuniarti serta Dinas Lingkungan Hidup Bulungan Alwi.
Hadi menjelaskan, keterlibatan unsur tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran penanganan bencana dari berbagai perspektif. Pemerintah daerah memiliki pemahaman terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan penanganan, sementara masyarakat dapat memberikan informasi mengenai situasi yang dihadapi di tingkat lapangan.
“Masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat dibutuhkan dalam penelitian ini. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan, sehingga model pemolisian yang dikaji dapat menyesuaikan kebutuhan penanganan bencana di wilayah hukum Polresta Bulungan,” ujarnya.
Dalam forum itu, tim peneliti juga menyampaikan pengantar mengenai kajian Policing Disasters dan memaparkan gambaran wilayah hukum Polresta Bulungan. Diskusi kemudian diarahkan pada rekonstruksi model pemolisian berbasis manajemen risiko serta aspek hukum dalam penanganan bencana.
Selain diskusi, proses penelitian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara terhadap sejumlah peserta. Data yang diperoleh menjadi bahan bagi tim peneliti untuk melihat kebutuhan dan pola pemolisian dalam menghadapi situasi bencana.
“Penanganan bencana tidak berhenti pada saat kejadian berlangsung. Ada aspek pencegahan, kesiapsiagaan, respons dan koordinasi yang perlu dipahami bersama. Dari sisi kepolisian, aspek hukum dan manajemen risiko perlu ditempatkan dalam satu kerangka agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan,” tutup Hadi. (rn)
