TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Tingginya kerawanan peredaran barang ilegal di perbatasan Kalimantan Utara mendorong DPRD menyerukan langkah pengamanan yang lebih terarah dan terpadu.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H. Ladullah, S.HI., yang menilai kawasan perbatasan memerlukan pola pengawasan yang jauh lebih sistematis dan berkelanjutan.
Ladullah menjelaskan perbatasan Kaltara memiliki karakteristik geografis yang kompleks. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran, terutama pada jalur tidak resmi yang sulit diawasi secara optimal.
“Pengawasan di perbatasan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tanpa sinergi yang konsisten, upaya pencegahan barang ilegal akan selalu menghadapi hambatan besar,” ujarnya.
Ia menyoroti wilayah Sebatik maupun Krayan di Nunukan sebagai salah satu titik paling rawan. Ditambah lagi jalur tikus yang berada di wilayah Malinau.
Banyaknya jalur tikus serta akses jalan yang tidak mudah dijangkau membuat pengawasan di kawasan tersebut membutuhkan strategi khusus.
“Jalur tikus di Krayan jumlahnya cukup banyak dan tersebar. Kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pengawasan personel yang bertugas,” katanya.
Menurut Ladullah, aparat yang berada di garis depan pengawasan sebenarnya telah berupaya bekerja maksimal, namun tantangan teknis di lapangan menuntut dukungan struktur yang lebih kuat.
“Personel sudah aktif menjalankan tugas. Hanya saja, luas wilayah pengawasan dan jumlah jalur masuk ilegal membuat penanganan memerlukan dukungan tambahan yang lebih terukur,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan seluruh institusi terkait, mulai dari aparat keamanan, bea cukai, pemerintah kecamatan, hingga lembaga intelijen daerah.
“Setiap instansi memiliki peran berbeda yang saling melengkapi. Koordinasi yang terarah akan menghasilkan pola pengamanan yang jauh lebih efektif,” lanjutnya.
Selain dukungan antarinstansi, Ladullah menilai partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang tidak boleh diabaikan. Keberadaan warga yang memahami kondisi lapangan secara detail dapat membantu aparat mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat.
“Kesadaran masyarakat sangat menentukan. Informasi dari warga sering kali menjadi kunci yang membantu mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan,” ujarnya.
Ia menambahkan edukasi mengenai ancaman peredaran barang ilegal perlu terus dilakukan, terutama kepada masyarakat yang tinggal dekat kawasan perbatasan.
“Pemahaman mengenai risiko sosial dan ekonomi dari aktivitas ilegal harus diperkuat. Tanpa kesadaran kolektif, penanganan hanya akan tertumpu pada aparat,” jelasnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Nunukan, Ladullah menegaskan pentingnya menyusun langkah pengamanan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada patroli, tetapi juga pada pemetaan potensi rawan dan peningkatan kapasitas pengawasan.
“Pengamanan perbatasan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah dan aparat perlu memiliki strategi yang berbasis data agar setiap titik rawan dapat ditangani secara tepat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat berjalan dalam pola yang sama sehingga pengawasan perbatasan menjadi lebih kuat, terstruktur, dan berdampak nyata dalam menekan peredaran barang ilegal.
“Sinergi yang solid akan menciptakan pengawasan yang benar-benar optimal. Perbatasan harus terlindungi dari aktivitas yang merugikan daerah maupun negara,” pungkasnya. (*/saf)
