TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Transformasi sistem keuangan Pemprov Kaltara menuju platform digital diyakini bakal mempersempit ruang penyimpangan dan memudahkan pengawasan anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai lompatan penting dalam reformasi birokrasi daerah.
Nasir menilai digitalisasi keuangan merupakan langkah strategis yang akan memperkuat disiplin pengelolaan APBD dan meningkatkan standar transparansi di lingkungan pemerintah provinsi.
“Digitalisasi ini menjadi fondasi baru bagi tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem yang lebih terbuka, peluang terjadinya penyimpangan bisa ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh proses administrasi anggaran yang terekam secara otomatis akan mempermudah pemerintah maupun DPRD dalam melakukan pengecekan dan verifikasi.
“Ketika setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri, maka mekanisme pengawasan akan berjalan jauh lebih cepat dan akurat,” katanya.
Menurut Nasir, percepatan digitalisasi merupakan keniscayaan untuk menjawab tuntutan publik terhadap pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan bebas dari praktik manual yang rawan kesalahan.
“Pemerintah tidak bisa lagi bertumpu pada pola lama. Sistem digital adalah keharusan agar layanan publik semakin cepat dan kredibel,” tegasnya.
Ia berharap penerapan sistem ini turut dibarengi peningkatan kompetensi aparatur dan kesiapan infrastruktur penunjang agar manfaatnya betul-betul dirasakan.
“SDM dan perangkat teknis harus diperkuat. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata,” jelasnya.
Nasir juga memastikan DPRD Kaltara mendukung penuh kebijakan ini selama selaras dengan upaya pembenahan manajemen anggaran dan percepatan pelayanan publik.
“Kami siap mendukung langkah Pemprov sepanjang tujuannya jelas, yaitu membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*/saf)
