TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong, menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam upaya mencegah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pesan ini ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Kantor Bupati Bulungan pada Jumat (4/10/2024).
Togap mengingatkan, terjadinya PSU hanya akan menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Jika terjadi PSU, itu hanya akan membuang-buang anggaran. Sayang sekali jika anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan harus dialihkan lagi untuk PSU,” ujar Togap.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen penuh dalam menghadapi Pilkada. Koordinasi yang baik dan persiapan matang sangat diperlukan, terlebih lagi logistik Pilkada sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Togap juga menekankan agar setiap potensi sengketa dapat segera diselesaikan dan dilaporkan kepada pihak berwenang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, Mahdi E. Paokuma, memastikan pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah PSU. Salah satu penyebab utama PSU adalah pelaksanaan tahapan Pilkada yang tidak sesuai dengan prosedur, yang kerap memicu pelanggaran administratif.
“Kami memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai prosedur agar tidak terjadi PSU. Kami juga memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari Badan Ad Hoc, termasuk melalui pelatihan khusus bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelas Mahdi.
Sebelum hari pemungutan suara pada 27 November mendatang, KPU Bulungan akan mengadakan pelatihan pra-tugas bagi seluruh KPPS. Ini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya PSU di Pilkada Bulungan.
Senada dengan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulungan, Dwi Suprapto, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intens dengan KPU dan Badan Ad Hoc dalam rangka pengawasan Pilkada. Koordinasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Pjs Gubernur Kaltara.
“Kami terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan KPU. Hingga saat ini, tahapan kampanye masih berjalan tertib dan tidak ada laporan potensi pelanggaran yang signifikan. Namun, pengawasan akan tetap kami tingkatkan,” tegas Dwi (rn)
