TARAKAN, Headlinews.id – Penanganan genangan di Jalan Gajahmada, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tarakan, membutuhkan pembenahan saluran yang terhubung dari ruas jalan hingga ke sungai.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan pemeliharaan rutin berupa pembersihan sedimentasi dan penambalan lubang jalan, sedangkan Pemerintah Kota Tarakan merencanakan normalisasi drainase pada bagian yang menjadi kewenangannya.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kaltara, Erni, mengatakan pemeliharaan rutin di Jalan Gajahmada diupayakan terlaksana pada Oktober 2026. Pekerjaan meliputi pembersihan saluran dan penambalan badan jalan pada titik-titik prioritas dengan anggaran Rp100 juta khusus untuk ruas tersebut.
“Untuk sementara waktu jangka pendeknya kita lakukan pemeliharaan rutin dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa kita lanjutkan lagi dengan pemeliharaan berkala,” ujar Erni.
Ia menjelaskan, sedimentasi menjadi salah satu faktor yang menghambat aliran air. Kondisi kawasan yang berdekatan dengan laut membuat saluran dipengaruhi pasang surut, selain perpindahan sedimen dan sampah.
Pembersihan saluran tertutup dilakukan secara manual melalui lubang akses atau manhole, sedangkan bagian tertentu memungkinkan penanganan menggunakan alat berat.
Anggaran Rp100 juta tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan rutin, bukan pengaspalan menyeluruh atau peningkatan badan jalan. Erni menyebut pekerjaan berkala masih diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Pembenahan drainase juga berkaitan dengan pembagian kewenangan jalan. Jalan Gajahmada berstatus jalan provinsi, sedangkan Jalan Cendrawasih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan. Meski pekerjaan berada di bawah dua pemerintah berbeda, Erni menegaskan penanganan perlu berjalan beriringan agar aliran air tidak terhambat di bagian lain.
“Di drainase di kota itu juga terjadi sedimentasi. Jadi sebenarnya pembersihan itu harusnya secara sama-sama dilakukan. Jadi jangan cuma provinsi. Kalau bisa kota juga melakukan pembersihan drainasenya, supaya aliran ini lancar,” katanya.
Erni juga menyebut aktivitas laundry sebagai salah satu kemungkinan yang memengaruhi kondisi saluran. Namun, ia menegaskan sedimentasi turut terjadi pada drainase kota sehingga pembersihan perlu dilakukan secara bersama-sama.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Tarakan, Syahrun, mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan rencana normalisasi saluran. Pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi saluran di ruas provinsi agar penggalian di bagian kota tidak berakhir pada saluran yang masih buntu.
“Dari provinsi harus menormalisasi dulu. Karena kalau kita normalisasi sekarang, airnya tidak akan keluar. Di dalam Jalan Gajahmada masih buntu. Kalau Jalan Gajahmada sudah dinormalisasi, kita akan ikut menggali,” kata Syahrun.
Menurut Syahrun, sebagian saluran yang telah dibangun memiliki panjang lebih dari 100 meter. Namun, sedimentasi diperkirakan mencapai sekitar 80 sentimeter sehingga mengurangi kapasitas saluran. Normalisasi dibutuhkan untuk mengangkat endapan sekaligus membuka jalur aliran air menuju sungai.
“Ini sebenarnya drainase sudah lama. Kemarin sudah dipasang sekitar 100 meter lebih, cuma sedimentasinya sudah hampir 80 sentimeter. Kalau kita gali di sana, airnya bisa lancar,” ujarnya.
Penggalian lanjutan diperkirakan perlu menjangkau lebih dari 100 meter hingga ke sungai. Kedalaman saluran disebut dapat mencapai sekitar 1,2 meter, tetapi angka tersebut masih berupa perkiraan karena harus disesuaikan dengan elevasi dan kemiringan saluran di lapangan.
“Kalau kita menggali, harus melihat kemiringannya juga. Air harus bisa mengalir sampai ke pembuangan akhir. Kalau tidak sampai ke ujung, airnya tidak akan mengalir,” katanya.
Selain sedimentasi, kondisi saluran penghubung atau crossing juga perlu diperiksa. Saluran yang terlalu sempit atau tertutup endapan berpotensi menghambat aliran dari satu sisi ke sisi lainnya. Penanganan dapat mencakup pembukaan dan pelebaran bagian tersebut sesuai kebutuhan di lapangan.
Syahrun menambahkan, pemeriksaan bangunan di sekitar saluran perlu dilakukan sebelum penggalian lebih dalam. Langkah ini untuk mengantisipasi dampak terhadap fondasi rumah warga apabila tanah di sisi drainase ikut terkikis.
“Ini juga kita cek dulu bangunan-bangunan di sini. Jangan sampai ketika kita menggali terlalu dalam, fondasi rumah warga tergantung. Itu yang harus kita pikirkan juga,” ujarnya.
Ia mengaku, kebutuhan anggaran normalisasi dari pemerintah kota masih dihitung. Syahrun mengatakan pihaknya perlu mengetahui kedalaman saluran pada bagian provinsi sebelum menetapkan ukuran penggalian di wilayah kota.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar kedua saluran dapat tersambung dan pekerjaan tidak perlu dilakukan berulang kali.
“Kita belum tahu anggarannya, masih disusun. Kita juga harus melihat kedalaman saluran di bagian provinsi. Kalau di sana lebih dalam, saluran di sini harus menyesuaikan supaya airnya bisa mengalir,” katanya. (saf)
