NUNUKAN, Headlinews.id – Sebagai wilayah perbatasan negara, perairan laut Nunukan kini menghadapi tekanan pemanfaatan yang semakin padat, mulai dari kepentingan ekonomi masyarakat pesisir hingga kebutuhan keselamatan pelayaran, sehingga menuntut penataan ruang laut yang lebih tertib dan berkeadilan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Komisi II DPRD Nunukan dan akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Nunukan, Selasa (13/1/2026). Pertemuan ini membahas dinamika pemanfaatan ruang laut di tengah meningkatnya aktivitas di wilayah perairan perbatasan.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengungkapkan, persoalan ruang laut di Nunukan tidak lagi bisa dilihat secara sektoral. Menurutnya, keterbatasan ruang yang dihadapkan pada banyak kepentingan berpotensi memicu gesekan apabila tidak diatur secara menyeluruh.
“Di laut ini banyak kepentingan bertemu. Jika tidak ada pengaturan yang jelas dan pengawasan yang konsisten, maka masing-masing sektor akan berjalan sendiri dan konflik sulit dihindari,” ujar Andi Fajrul.
Ia mengungkapkan, benturan kepentingan di perairan Nunukan sudah terasa langsung di lapangan. Aktivitas perikanan, jalur transportasi laut, hingga aspek keselamatan pelayaran kerap saling bersinggungan, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Menurutnya, tantangan pengelolaan semakin berat ketika regulasi tidak cepat menyesuaikan dinamika di lapangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi juga dinilai memperpanjang ketidakpastian dalam pemanfaatan ruang laut.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Nunukan turut menanggapi pemaparan akademisi UNAIR mengenai rencana pengembangan program Bahari Berdaya. Program ini dipandang sebagai upaya alternatif untuk memperkuat tata kelola laut melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Penataan ruang laut tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan di atas kertas. Masyarakat pesisir harus dilibatkan, diberi pemahaman, dan diperkuat perannya agar pengelolaan laut berjalan berkelanjutan,” kata Andi Fajrul.
Ia menjelaskan, pendekatan berbasis masyarakat menjadi penting karena nelayan dan komunitas pesisir merupakan pihak yang paling bersentuhan langsung dengan ruang laut. Tanpa keterlibatan mereka, kebijakan berisiko tidak efektif di lapangan.
Program Bahari Berdaya dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas komunitas pesisir melalui pelatihan, penguatan keterampilan pascatangkap, serta pengembangan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal perairan Nunukan.
Selain itu, program tersebut juga membuka ruang kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara dengan melibatkan akademisi, pemuda pesisir, hingga mitra internasional sebagai sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
Andi Fajrul menegaskan, pengelolaan laut di wilayah perbatasan seperti Nunukan juga harus menghargai pengetahuan lokal yang selama ini berkembang di masyarakat, khususnya di kawasan Sebatik.
“Pengetahuan masyarakat pesisir perlu diakomodasi dalam kebijakan, agar pengelolaan ruang laut di Nunukan memiliki arah yang jelas dan kepastian di lapangan,” tandasnya. (*)
