NUNUKAN, Headlinews.id– Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah pemerintah daerah yang kembali mengoperasikan Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada (Perusda NSP) tanpa koordinasi dengan legislatif.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Nunukan bersama manajemen Perusda NSP dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (22/7/2025), di Ruang Ambalat I.
Menurut Hj. Leppa, pihak DPRD tidak pernah menerima informasi resmi terkait pengaktifan BUMD tersebut. Ia menilai proses tersebut dilakukan sepihak, tanpa melibatkan dewan sebagai representasi masyarakat.
“Baru kemarin saya tahu bahwa Perusda sudah mulai jalan lagi. Padahal, DPRD seharusnya dilibatkan sejak awal, bukan diberi kabar setelah semuanya berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan pelibatan DPRD dalam kebijakan publik, apalagi yang menyangkut pengelolaan dana daerah, adalah hal yang wajib, bukan opsional. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama.
Lebih lanjut, Hj. Leppa juga mempertanyakan rencana pemerintah mengganti direksi Perusda NSP tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD. Menurutnya, langkah ini berpotensi menyalahi tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami bukan hanya pelengkap dalam sistem pemerintahan. Sebagai lembaga yang punya fungsi pengawasan, kami berhak tahu dan memberikan masukan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Ketidakhadiran Sekda dan Asisten Pemerintahan dalam forum resmi itu disebut sebagai bentuk ketidaksungguhan membangun sinergi pemerintahan.
“Tidak bisa jalan sendiri. Kalau tak ada koordinasi yang baik, pembangunan daerah akan kehilangan arah,” tegasnya. (*)
