TARAKAN, Headlinews.id – Penyaluran kredit perbankan di Kalimantan Utara tumbuh 54,12 persen secara tahunan hingga Agustus 2026. Pertumbuhan yang cukup tinggi itu terjadi ketika dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan justru mengalami kontraksi 9,06 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik mengatakan, penurunan penghimpunan dana masyarakat tidak menghentikan ekspansi pembiayaan perbankan. Kredit tetap bergerak positif dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.
“Meskipun DPK mengalami kontraksi akibat penurunan pada komponen giro dan deposito, fungsi intermediasi perbankan di Kaltara tetap kuat dan ekspansif dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Agus.
Kredit investasi mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 86,75 persen secara tahunan. Kredit modal kerja tumbuh 43,43 persen, sedangkan kredit konsumsi meningkat 3,66 persen.
“Pertumbuhan kredit masih ditopang oleh berbagai kebutuhan pembiayaan, terutama investasi dan modal kerja. Kondisi ini menunjukkan aktivitas pembiayaan di Kaltara masih cukup kuat,” ujarnya.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penghimpunan DPK. Giro terkontraksi 23,39 persen dan deposito turun 22,02 persen secara tahunan. Tabungan menjadi satu-satunya komponen DPK yang masih tumbuh positif, yakni 3,95 persen.
Industri pengolahan menjadi salah satu penerima pembiayaan terbesar dengan pangsa sekitar 44 persen. Kredit pada sektor tersebut tumbuh 153,28 persen secara tahunan. Kredit rumah tangga memiliki pangsa 15,90 persen dengan pertumbuhan 3,62 persen.
Pertumbuhan kredit yang tinggi juga diikuti dengan kualitas kredit perbankan secara umum yang masih terkendali. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) seluruh kredit tercatat 0,70 persen secara gross pada Agustus 2026.
“Untuk kualitas kredit secara keseluruhan masih terkendali. NPL perbankan Kaltara tercatat 0,70 persen secara gross, sehingga risiko kredit secara umum masih berada dalam batas yang terjaga,” ujar Agus.
Namun, angka tersebut belum menggambarkan kondisi seluruh kelompok debitur. Kredit UMKM justru mengalami kontraksi 1,46 persen secara tahunan dengan outstanding mencapai Rp5,47 triliun.
Pangsa kredit UMKM tercatat 11,91 persen. Pada saat yang sama, NPL UMKM mencapai 7,12 persen atau sekitar sepuluh kali lipat dibandingkan NPL keseluruhan perbankan Kaltara yang berada pada level 0,70 persen.
Perbedaan tersebut menjadi catatan dalam perkembangan pembiayaan UMKM di Kaltara. Ketika penyaluran kredit secara umum tumbuh tinggi, kredit UMKM justru mengalami penurunan dan dibarengi tingkat kredit bermasalah yang lebih tinggi.
“Pembiayaan UMKM tetap perlu diperkuat dengan memperhatikan kemampuan usaha dan kualitas kredit. Perbankan juga perlu memberikan pendampingan agar pelaku UMKM dapat mengelola pembiayaan dengan baik,” kata Agus.
BI Kaltara mencatat perkembangan kredit tersebut tetap perlu diikuti dengan penguatan manajemen risiko. Ekspansi pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan volume kredit, tetapi juga menjaga kualitas portofolio perbankan, khususnya pada kelompok UMKM.
“Secara keseluruhan, stabilitas sektor keuangan di Kaltara tetap terjaga dengan risiko yang terkendali. Kami mendorong perbankan untuk terus memperluas pembiayaan yang sehat, termasuk memperkuat pendampingan bagi UMKM agar kualitas kreditnya dapat membaik,” pungkasnya. (rs)
