BALIKPAPAN, Headlinews.id – Kota Balikpapan akan memiliki pusat kendali terpadu pertama di Kalimantan Timur. Fasilitas ini akan menempati lantai 5 hingga 7 Gedung Parkir Klandasan dan dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Balikpapan, Erriansyah Haryono, saat menghadiri rapat pembahasan Raperda RPJMD 2025–2029 di DPRD Kota Balikpapan, Selasa (29/7/2025).
“Pertengahan 2026 kami akan menempati gedung baru. Salah satu yang akan dibangun adalah command center di lantai 5, sebagai pusat koordinasi berbagai layanan darurat dan sistem informasi kota,” kata Erri kepada wartawan.
Command center ini akan menjadi titik temu berbagai unit pelayanan, mulai dari kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga layanan perlindungan perempuan dan anak. Nantinya, sistem akan berjalan dengan satu nomor panggilan yang langsung terhubung ke semua instansi terkait.
Erri menjelaskan bahwa sistem ini meniru model layanan darurat 911 di Amerika Serikat. Warga hanya perlu menghubungi satu pintu, dan laporan mereka akan diteruskan secara otomatis ke lembaga yang berwenang.
Selain itu, ruang command center akan dilengkapi layar pemantau berukuran besar, sistem big data, serta perangkat lunak yang mengintegrasikan informasi dari berbagai aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara itu, gedung kantor Diskominfo yang lama akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bangunan tersebut merupakan aset milik provinsi yang selama ini digunakan Diskominfo secara pinjam pakai.
“Kami tidak akan menambah aplikasi baru, justru memaksimalkan data yang sudah tersedia. Semua analisis dilakukan secara terpusat agar pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Menurut estimasi, pembangunan dan pengadaan perangkat command center ini akan menelan biaya antara Rp30 hingga Rp40 miliar. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk perangkat teknologi dan sarana infrastruktur digital.
Diskominfo juga menjadikan Kota Surabaya sebagai referensi utama. Pemerintah setempat telah melakukan studi banding untuk mempelajari pengelolaan sistem layanan publik berbasis digital yang sukses diterapkan di sana.
“Tujuannya bukan sekadar mengejar teknologi, tapi agar pemerintah bisa hadir lebih cepat saat warga butuh bantuan. Ini langkah penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” tandasnya. (*)
