TARAKAN, Headlinews.id – Kalimantan Utara menyiapkan konsep lumbung pangan periode 2026–2030 dengan sasaran produksi berbagai komoditas. Beras, jagung, telur, daging, ikan, sayuran hingga pangan lokal masuk dalam cakupan pengembangan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengatakan konsep lumbung pangan perlu disusun berdasarkan perhitungan kebutuhan masyarakat dan potensi produksi tiap daerah. Sasaran produksi perlu dibuat terukur agar perkembangan program dapat dievaluasi.
“Kaltara ini punya potensi besar. Ada padi, jagung, peternakan, perikanan, hortikultura dan pangan lokal. Semua harus dihitung sesuai kebutuhan masyarakat. Lumbung pangan jangan hanya berpikir soal beras. Kebutuhan masyarakat itu banyak, sehingga komoditas lain juga harus masuk dalam perhitungan,” kata Jufri.
Kebutuhan pangan masyarakat menjadi dasar dalam menentukan kapasitas produksi. Kebutuhan beras Kaltara diperkirakan mencapai sekitar 80 ribu hingga 83 ribu ton per tahun.
Komoditas lain juga membutuhkan perhitungan tersendiri. Telur, daging ayam, ikan, sayuran dan komoditas hortikultura memiliki tingkat kebutuhan serta karakter produksi berbeda.
“Kita harus tahu berapa kebutuhan Kaltara, kemudian berapa kemampuan produksi kita. Dari situ bisa dihitung mana masih kurang dan mana bisa dikembangkan lebih besar. Jadi setiap komoditas punya gambaran kebutuhan dan kemampuan produksi secara jelas,” ujarnya.
Jufri yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara ini mengatakan konsep lumbung pangan 2026–2030 perlu memiliki target bertahap. Target dapat mencakup luas tanam, volume panen, populasi ternak, produksi telur, hasil perikanan serta produksi hortikultura.
Setiap komoditas perlu memiliki ukuran capaian. Data produksi dapat dicatat secara berkala, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat guna melihat perkembangan pasokan pangan daerah.
“Misalnya beras, berapa target produksinya. Jagung berapa, telur berapa, ikan berapa, begitu juga sayuran dan komoditas lainnya. Jadi setiap komoditas punya angka serta capaian. Dari angka itu kita bisa melihat perkembangan setiap tahun dan mengetahui masih ada kekurangan atau sudah memenuhi kebutuhan,” kata Jufri.
Menurutnya, target produksi juga perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing kabupaten dan kota. Daerah dengan lahan pertanian luas dapat diarahkan pada komoditas tanaman pangan, sementara wilayah dengan potensi perairan dapat mengembangkan sektor perikanan.
Pembagian peran antardaerah membuat produksi pangan dapat saling melengkapi. Hasil produksi dari satu wilayah dapat memenuhi kebutuhan wilayah lain di dalam Kaltara.
“Jangan semua daerah dipaksakan menghasilkan komoditas sama. Potensinya berbeda. Kita petakan dulu, lalu tentukan komoditasnya dan berapa target produksinya. Dari sana setiap daerah bisa punya peran sesuai kemampuan dan potensi masing-masing,” jelas Jufri.
Pengembangan pangan juga berkaitan dengan penanganan pascapanen, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Rangkaian itu perlu disiapkan sejak awal agar hasil produksi memiliki jalur penyaluran sampai konsumen.
“Lumbung pangan mencakup produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi. Setelah hasil produksi tersedia, semua tahapan itu harus dipikirkan sejak awal. Kalau produksi sudah ada tetapi penanganan hasil dan distribusinya tidak siap, hasilnya juga tidak maksimal,” ujarnya.
Jufri mengatakan evaluasi perlu dilakukan setiap tahun selama periode 2026–2030. Hasil evaluasi dapat menunjukkan komoditas dengan capaian produksi sesuai target, komoditas masih mengalami kekurangan, serta sektor perlu mendapat penyesuaian program.
Data produksi dan kebutuhan juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berikutnya. Pencatatan rutin memberi gambaran mengenai kondisi pangan Kaltara dari tahun ke tahun.
Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri mengatakan kebijakan pangan perlu memiliki indikator serta sasaran jelas. Penyusunan program perlu mengacu pada target produksi dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau targetnya jelas, kita bisa mengukur perkembangannya. Setiap tahun bisa dilihat berapa produksi kita, berapa kebutuhan masyarakat, lalu apa masih ada kekurangan. Dari sana program berikutnya bisa disusun. Jadi setiap tahun ada ukuran, ada evaluasi, dan ada dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” katanya.
Periode 2026–2030, lanjut Jufri, dapat menjadi tahapan pengembangan lumbung pangan Kaltara secara bertahap. Capaian tiap tahun perlu dicatat agar perkembangan produksi dapat terlihat sampai akhir periode.
“Jadi kita bisa melihat perkembangan sampai 2030, apakah produksi kita semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat bisa semakin banyak dipenuhi dari daerah sendiri,” tutup Jufri. (saf)
