TARAKAN, Headlinews.id– Ketersediaan lahan menjadi tantangan utama pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Utara (Kaltara). Gubernur Zainal Arifin Paliwang menegaskan, masih banyak area persawahan di Kabupaten Malinau dan Nunukan yang berstatus kawasan hutan, sehingga petani kesulitan menggarap lahan secara legal.
“Kita terlalu banyak hutan di Kaltara, tetapi untuk memproduksi hasil pertanian masyarakat tentu membutuhkan lahan yang pasti. Karena itu, perlu pembahasan serius dengan Kementerian Kehutanan agar lahan pertanian di Malinau maupun Nunukan bisa dikelola secara sah,” kata Zainal, usai mendampingi kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Tarakan, Senin (29/9/2025).
Ia mencontohkan, upaya serupa pernah dilakukan di Kabupaten Tana Tidung. Saat itu, pemerintah daerah mengajukan 1.000 hektare lahan untuk pusat pemerintahan, dan meski yang disetujui hanya sekitar 405 hektare, hasil tersebut menjadi bukti bahwa perjuangan daerah bisa membuahkan hasil.
“Yang penting kita berusaha, giat bekerja, dan terus mengomunikasikan kebutuhan petani dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Senada, Bupati Malinau Wempi W. Mawa menuturkan sebagian besar sawah masyarakat di Malinau berada di dalam kawasan budidaya kehutanan maupun area perusahaan.
Hal ini, katanya, telah berlangsung turun-temurun dan kini menuntut kepastian hukum agar masyarakat bisa meningkatkan produksi pangan.
“Persoalan ini sudah saya sampaikan langsung ke Pak Menteri Pertanian dalam pertemuan sebelumnya, dan beliau berjanji akan membantu menghubungkan kami dengan Menteri Kehutanan. Kami sudah ajukan rencana pengembangan lahan seluas 15 ribu hektare untuk Malinau, dan Nunukan juga dengan jumlah yang sama,” jelas Wempi.
Menurutnya, tanpa kepastian tata ruang, sulit bagi daerah perbatasan seperti Malinau dan Nunukan untuk memaksimalkan potensi pertanian.
“Kalau masyarakat adat menganggap itu wilayah mereka secara turun-temurun, tentu sah. Tapi dalam konteks pemerintah, status lahan harus jelas agar produksi pangan bisa optimal dan mendukung program ketahanan pangan nasional,” tambahnya. (saf)
