SAMARINDA, Headlinews.id — Kunjungan spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI bersama pemangku kepentingan pendidikan ke Kalimantan Timur membahas Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Pertemuan digelar di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kaltim, Rabu (19/11/2025), dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, guru, serta perwakilan lembaga pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin S.Pd., M.Pd., menyampaikan pandangannya mengenai tantangan pendidikan di daerah serta sejumlah kebijakan yang telah dijalankan pemerintah provinsi.
Armin menegaskan keberhasilan sistem pendidikan tidak lepas dari peran guru.
“Kalau saya ditanya satu kata, yang paling penting adalah guru. Apapun program dan kurikulum yang kita buat, pelaksananya tetap guru. Di negara lain seperti Malaysia, Singapura, atau Jepang, kekuatan pendidikan mereka ada di guru, bukan di kurikulum atau digitalisasi. Guru adalah barometer bagaimana kita melangkah,” ujar Armin.
Ia menekankan, apapun inovasi yang dilakukan pemerintah, guru tetap menjadi ujung tombak pendidikan.
Armin kemudian memaparkan sejumlah kebijakan yang dijalankan Pemprov Kaltim. Program GratisPol memberikan layanan pendidikan gratis mulai dari SMA hingga S3 bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim.
Sementara JosPol menyalurkan bantuan dan insentif bagi guru TK, PAUD, SD, SMP, termasuk MTs, saat ini sebesar Rp 500 ribu dan rencana tahun depan mencapai Rp 1 juta, tergantung kondisi keuangan daerah.
“Kami juga gencar membangun sekolah baru, terutama di daerah yang sebelumnya bermasalah dengan ketersediaan sekolah dan di wilayah remote. Tidak hanya itu, kami juga mendorong digitalisasi pendidikan untuk mendukung kebijakan nasional,” jelas Armin.
Ia menambahkan Pemprov Kaltim telah menetapkan sekolah unggulan melalui peraturan gubernur dan menargetkan beberapa sekolah untuk memenuhi standar internasional. Selain itu, sekolah berasrama disiapkan untuk memaksimalkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil agar tidak putus sekolah.
Namun, Armin mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi. Distribusi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi isu utama, karena banyak guru menolak penempatan atau tidak mengambil SK penugasan.
Kekurangan guru untuk pendidikan luar biasa (SLB) juga menjadi masalah karena belum ada program SLB di universitas di Kaltim, sehingga pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah untuk menyiapkan tenaga pengajar.
Selain itu, kualitas guru produktif di SMK masih perlu ditingkatkan agar lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Kami akan melakukan kebijakan afirmasi, seperti merekrut alumni lokal untuk kembali mengajar di daerah mereka, memberikan insentif, serta menyiapkan fasilitas seperti rumah dinas agar guru betah bertugas di lokasi sulit. Masalah pembiayaan sekolah kecil di daerah terpencil juga menjadi perhatian, karena biaya operasional mereka tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari pusat,” tambah Armin.
Armin menekankan langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan tingkat partisipasi pendidikan di Kaltim tetap tinggi. Saat ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) provinsi mencapai 98,75 persen, tertinggi di Indonesia menurut data BPS.
Menanggapi berbagai masukan dari Kadisdikbud Kaltim, anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan seluruh hasil pertemuan menjadi bahan penting bagi penyusunan regulasi pendidikan yang lebih futuristik, adaptif, dan inklusif.
“Seluruh masukan dari Kaltim ini sangat penting untuk kami jadikan acuan dalam memperkuat sistem pendidikan nasional,” kata Hetifah.
Pertemuan ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya kebijakan afirmasi untuk guru, pembiayaan sekolah, dan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk menampung masukan daerah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan revisi UU Sisdiknas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. (*)
