JAKARTA, Headlinews.id – Rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dimanfaatkan Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal untuk menyoroti sejumlah persoalan krusial yang terjadi di Kaltara, khususnya konflik lingkungan antara masyarakat Kota Tarakan dengan salah satu perusahaan industri.
Dalam rapat tersebut, Rahmawati menyampaikan persoalan pencemaran lingkungan di Kota Tarakan bukanlah isu baru, melainkan konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus memicu keresahan masyarakat.
“Setiap saya kembali ke daerah pemilihan, saya selalu ditanyakan oleh masyarakat, LSM, dan berbagai elemen. Ini bukan insiden baru, tetapi kisah panjang yang tidak pernah selesai,” ujar Rahmawati di hadapan Menteri Perindustrian.
Ia mengungkapkan, keluhan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan meliputi matinya tanaman produktif, air hujan yang berubah warna dan berbau, hingga dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut bahkan memicu aksi unjuk rasa yang berulang kali dilakukan warga.
“Ini sudah sampai pada tahap eskalasi. Dari keluhan lisan berubah menjadi aksi unjuk rasa langsung ke kantor Wali Kota. Ini menunjukkan adanya keputusasaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses formal yang ada,” tegasnya.
Rahmawati juga menyebut adanya desakan dari DPRD Kota Tarakan agar dilakukan normalisasi drainase serta perbaikan sistem pembuangan limbah perusahaan yang diduga menjadi sumber permasalahan.
Menurutnya, situasi ini berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat jika tidak segera ditangani secara serius.
“Saya khawatir ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar, bahkan berujung anarkis. Karena itu, kami membutuhkan langkah konkret, bukan hanya imbauan,” katanya.
Ia meminta Kementerian Perindustrian, sesuai fungsi pembinaan terhadap industri, dapat mengambil tindakan administratif yang tegas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kadang-kadang tenang, lalu beriak lagi. Ini tidak boleh dibiarkan menjadi pekerjaan rumah yang terus berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, persoalan yang disampaikan telah menjadi perhatian pihaknya. Agus memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah konkret.
“Ini sudah kami perhatikan. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengevaluasi apa yang menjadi permasalahan,” kata Agus.
Selain isu di Kalimantan Utara, dalam rapat tersebut Rahmawati juga menyinggung rencana pemulihan industri kecil dan menengah (IKM) pascabencana di Sumatera. Ia menyoroti ketimpangan antara jumlah IKM terdampak bencana dengan alokasi anggaran pemulihan yang dinilai masih jauh dari kebutuhan riil. (*/saf)
