TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi dinamika serius menjelang Kongres Persatuan PWI yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Selain belum menentukan arah dukungan terhadap calon ketua umum, organisasi ini juga diguncang dengan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan ketuanya.
Sekretaris PWI Kaltara, Aswar, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerbitkan surat dukungan maupun pernyataan resmi kepada calon manapun.
Padahal, rapat pleno pengurus telah digelar pada 21 Agustus 2025 di Tarakan dengan didampingi Dewan Kehormatan PWI Kaltara.
“Aspek mekanisme organisasi sudah kami jalankan, termasuk menggelar rapat pleno. Namun hasil pleno yang seharusnya menjadi acuan justru tidak diindahkan oleh Ketua PWI Kaltara,” ujarnya, Rabu (27/8).
Ia menyebutkan, mayoritas pengurus sebenarnya telah menyampaikan pandangan dan suara terkait arah dukungan dalam rapat pleno tersebut. Tetapi karena keputusan akhir tidak ditindaklanjuti, muncul kegelisahan di kalangan pengurus.
“Prinsip kolektif kolegial yang menjadi dasar organisasi seharusnya kita kedepankan. Tetapi ketika suara mayoritas tidak diakomodasi, tentu memunculkan masalah baru,” tambahnya.
Aswar menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. PWI Kaltara berencana menyampaikan situasi tersebut kepada panitia Kongres Persatuan PWI sebagai bentuk tanggung jawab organisasi.
“Kami akan menyampaikan secara tertulis agar mereka mengetahui kondisi di internal kami. Ini penting untuk menjaga transparansi dan integritas organisasi,” katanya.
Sementara itu, PWI Kabupaten Nunukan mengambil sikap tegas terhadap dinamika yang terjadi. Berdasarkan rapat resmi yang digelar Jumat (22/8/2025) malam, pengurus dan anggota sepakat untuk meminta PWI Kaltara tidak menerbitkan dukungan terhadap calon manapun.
Ketua PWI Nunukan, Taslee, mengatakan langkah itu diambil setelah rapat pleno PWI Kaltara sehari sebelumnya di Tarakan tidak membuahkan hasil.
“Sikap PWI Nunukan cukup tegas saya rasa. Artinya rapat pleno untuk memutuskan arah dukungan maupun sikap Kaltara di Kongres Persatuan tidak menghasilkan poin apapun,” tegas Taslee.
Ia menambahkan, PWI Nunukan juga mendorong evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap kepemimpinan Ketua PWI Kaltara. Menurutnya, kevakuman organisasi selama dua tahun terakhir menjadi alasan mendasar perlunya langkah serius.
“Hal itu dimaksudkan untuk menjawab kevakuman organisasi yang terjadi dua tahun belakangan,” ujarnya.
Di sisi lain, gejolak internal PWI Kaltara juga ditandai dengan munculnya mosi tidak percaya kepada ketua.
Ketua PWI Tarakan, Andi Muhammad Rizal, menegaskan bahwa mosi tidak percaya yang digulirkan sejumlah anggota bukanlah bentuk perlawanan pribadi, melainkan langkah penyelamatan organisasi.
“Mosi tidak percaya ini muncul setelah adanya ketidakpuasan terkait kepemimpinan Ketua PWI Kaltara yang dianggap tidak transparan dan kurang mengakomodasi aspirasi anggota atas masalah-masalah yang muncul,” ungkapnya, Selasa (26/8/2025).
Rizal, yang akrab disapa Ichal, menyebutkan sejumlah isu yang menjadi sorotan, antara lain dugaan penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan sepihak, hingga dugaan pelanggaran kode etik organisasi.
“Gerakan ini murni berasal dari keprihatinan anggota yang merasa PWI Kaltara sudah melenceng dari marwahnya sebagai organisasi profesi. Ini bukan soal pribadi, tapi soal organisasi. Kabupaten-kota di Kaltara merasakan hal yang sama,” katanya.
Ia menegaskan, mosi tidak percaya bukanlah upaya merusak reputasi profesi wartawan, melainkan justru sebagai wujud komitmen menjaga integritas dan profesionalisme.
“Gerakan ini adalah cermin dari kedewasaan berorganisasi. PWI sebagai organisasi profesi harus berani membersihkan diri dari dalam. Jika ada pemimpin yang dianggap melanggar aturan, mosi tidak percaya adalah langkah konstitusional untuk meluruskan kembali jalannya organisasi,” ujarnya.
Ichal menilai langkah tersebut bukan pelemahan, melainkan penguatan citra organisasi di mata publik. “Ini justru menguatkan reputasi PWI secara keseluruhan di mata publik yang selama ini menilai tidak eksis dan pasif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Bulungan Fathu Rizqil Mufid turut menegaskan agar pembenahan di tubuh organisasi PWI Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menjadi perhatian serius.
Gerakan berupa mosi tidak percaya dari anggota PWI se-Kaltara, pertanda kepemimpinan organisasi profesi ini sedang tidak baik-baik saja.
“Harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi DK, baik di Kaltara maupun di pusat. Secara maraton, kawan-kawan PWI kabupaten/kota termasuk di Bulungan sudah menegaskan sikap. Sikap kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi yang sehat dan sesuai PD-PRT,” jelasnya.
Terlebih, lanjutnya, setelah rapat bersama dengan jajaran pengurus PWI Kaltara yang menegaskan sejumlah hasil yang perlu ditindaklanjuti.
Di antaranya, terkait mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua PWI Kaltara, sehingga jika terdapat mandat Kaltara yang diikuti oleh yang bersangkutan, tidak merepresentasikan organisasi, melainkan keputusan personal.
“Harapan kami, yang bersangkutan bisa legawa terhadap tuntutan kawan-kawan. Tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian, apalagi jika orang-orang yang dinahkodai sudah tidak menginginkannya,” tambahnya
Kongres Persatuan PWI 2025 sendiri dijadwalkan diikuti seluruh perwakilan PWI provinsi dari seluruh Indonesia, dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru dan konsolidasi organisasi.
Bagi PWI Kaltara, momentum ini akan menjadi panggung penting untuk menentukan arah dan memperbaiki kepercayaan internal maupun publik terhadap organisasi. (*/hmspwikaltara)
