TARAKAN, Headlinews.id– Pengawasan warga negara asing (WNA) di wilayah Kalimantan Utara diperketat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sepanjang 2025.
Langkah ini dilakukan melalui inspeksi lapangan dan kerjasama lintas instansi di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dengan tujuan memastikan seluruh aktivitas WNA sesuai izin tinggal yang berlaku.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Okky Setyawan mengatakan pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung di perusahaan tempat WNA bekerja, serta melalui koordinasi dengan instansi lain melalui tim pengawasan orang asing dan operasi gabungan.
“Pengawasan lapangan ini penting untuk memantau aktivitas WNA secara langsung, memastikan kegiatan mereka sesuai dengan izin tinggal, dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pengawasan lebih menyeluruh dan efektif,” jelas Okky.
Mayoritas WNA yang diawasi adalah pemegang KITAS, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas, yaitu izin tinggal sementara bagi WNA yang diberikan untuk tujuan tertentu, seperti bekerja, belajar, atau bergabung dengan anggota keluarga. KITAS biasanya berlaku 1–2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
“Bagi WNA yang memiliki KITAS, pengawasan lebih mudah karena dokumen dan izin tinggal sudah tercatat resmi. Namun, mobilitas mereka cukup tinggi sehingga kami tetap meningkatkan kewaspadaan di semua wilayah pengawasan,” tambah Okky.
Selain inspeksi perusahaan, Imigrasi Tarakan juga menerapkan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Petugas menjalankan fungsi intelijen untuk memantau kedatangan dan keberangkatan WNA, sekaligus mendeteksi potensi kerawanan yang dapat menyebabkan pelanggaran izin tinggal.
“Pengawasan di TPI membantu kami memetakan pergerakan WNA yang masuk dan keluar dari wilayah Kalimantan Utara. Fungsi intelijen sangat mendukung kerja pengawasan, terutama dalam memantau WNA yang mobilitasnya tinggi atau belum sesuai izin tinggalnya,” ujar Okky.
Selain itu, pengawasan WNA dilakukan secara terpadu dengan instansi lain melalui rapat koordinasi dan operasi gabungan. Tahun 2026, Imigrasi Tarakan berencana melanjutkan kerjasama ini untuk memastikan pengawasan tetap optimal, baik di lapangan maupun di TPI.
“Tim pengawasan orang asing akan terus bekerja sama dengan instansi terkait, baik melalui rapat koordinasi maupun operasi gabungan. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban izin tinggal WNA dan mencegah pelanggaran di masa mendatang,” kata Okky.
Okky menekankan langkah pengawasan ini merupakan upaya proaktif dalam menegakkan hukum keimigrasian.
“Pengawasan dan koordinasi lintas instansi dilakukan agar aktivitas WNA tetap sesuai izin tinggal dan tidak menimbulkan masalah hukum,” pungkasnya. (saf)
