TARAKAN, Headlinews.id – Ratusan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Utara menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Tarakan, Senin (1/9/2025).
Aksi yang dimulai sejak siang ini menolak rencana pemberian tunjangan baru bagi anggota DPR RI yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, serta menyuarakan sejumlah isu strategis lainnya.
Sekitar 22 elemen mahasiswa dan ormas, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), berkumpul di Graha Pemuda KNPI.
Dari titik kumpul itu, massa kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Kota Tarakan.
Suasana memanas ketika iring-iringan massa hendak masuk, di depan gerbang DPRD. Beberapa botol air mineral sempat dilempar ke arah barisan aparat keamanan gabungan dan anggota DPRD yang sudah bersiap menerima massa.
Namun, ketegangan segera mereda setelah aparat menahan diri dan perwakilan mahasiswa mengimbau peserta aksi tetap kondusif.
Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus bersama 23 anggota dewan lainnya akhirnya keluar menemui massa.
Didampingi Kapolres Tarakan, para legislator memilih duduk lesehan di depan gerbang gedung, berhadap-hadapan langsung dengan mahasiswa dan ormas.
Momen ini menjadi simbol keterbukaan DPRD untuk berdialog tanpa jarak.
Dalam forum terbuka itu, perwakilan Aliansi Utara membacakan tuntutan mereka. Isinya antara lain:
Mendesak pembatalan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak pro-rakyat dan berpotensi menambah beban anggaran negara.
Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
Mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak adat di seluruh nusantara.
Menuntut reformasi Polri agar menjadi lembaga yang profesional, humanis, dan transparan dalam menjalankan tugas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal aspirasi itu.
“Aspirasi yang sudah disampaikan akan kami kawal sampai ke DPR RI. Kami punya tiga perwakilan dari Kalimantan Utara di Senayan, dan tuntutan ini akan kami sampaikan agar bisa disuarakan di pusat,” ujarnya di hadapan massa.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dan perwakilan massa sepakat membentuk nota kesepahaman (MoU) sebagai komitmen moral dan politik.
Kesepakatan ini menjadi dokumen penting yang memuat poin-poin tuntutan serta janji DPRD untuk mendorong realisasinya di tingkat pusat.
Meski sudah tercapai kesepakatan, sebagian massa masih menyuarakan ketidakpuasan. Mereka menuntut agar tiga anggota DPR RI dapil Kalimantan Utara dapat hadir langsung menemui mereka.
Menurut Aliansi Utara, kehadiran wakil rakyat di Senayan diperlukan sebagai bukti nyata bahwa suara masyarakat Kaltara benar-benar diperhatikan.
Hingga malam hari, massa masih bertahan dengan bergantian melakukan orasi. Situasi tetap terkendali dengan pengamanan ketat aparat kepolisian dan TNI. Sekitar pukul 20.20 WITA, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah memastikan aspirasi mereka diterima DPRD Kota Tarakan. (*/rs)
