JAKARTA, Headlinews.id– Masalah kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam kembali mencuat dalam forum nasional, Rapat Koordinasi Korwil Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) se-Indonesia yang digelar di Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, menegaskan komitmennya untuk menyuarakan langsung persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten, termasuk soal peliknya perizinan galian C yang menghambat pembangunan di daerah.
Dalam forum tersebut, Sri Juniarsih menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah sebagai korwil, dengan fokus menyuarakan berbagai persoalan di daerah yang membutuhkan perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.
“Saya harapkan Apkasi bisa menjadi mediator untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh bupati-bupati di seluruh Indonesia ini bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Apkasi dalam merangkum dinamika yang dialami pemerintah kabupaten dan merumuskannya menjadi agenda nasional bersama.
Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah harus dikelola secara optimal, namun hal itu seringkali terbentur keterbatasan regulasi dan kewenangan.
“Bagaimana kita bisa menyampaikan persoalan ke pusat agar dapat kita rembukkan bersama, dan diselesaikan dengan memanfaatkan anugerah yang dimiliki setiap kabupaten. Potensi alami yang luar biasa perlu dikelola sebaik-baiknya,” tambahnya.
Dalam pertemuan yang juga menghadirkan Penasehat Khusus Apkasi, Prof. Ryaas Rasyid, Sri Juniarsih turut menyampaikan berbagai tantangan aktual di daerah, termasuk soal perizinan tambang mineral dan batubara (minerba), khususnya galian C seperti pasir dan batu koral.
Menurutnya, perizinan yang masih tersentralisasi menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten.
“Kebutuhan akan galian C sangat penting untuk pembangunan infrastruktur daerah. Tapi kewenangan dan proses izinnya masih belum berpihak pada daerah. Ini perlu menjadi perhatian serius dan saya harap bisa didorong melalui Apkasi ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Sri Juniarsih berharap, pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi titik awal perubahan dalam pola komunikasi pusat dan daerah.
Ia juga menyatakan akan segera mengkoordinasikan langkah-langkah lanjutan bersama bupati se-Kalimantan Timur untuk memperkuat konsolidasi di bawah Apkasi.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada perubahan dan tanggapan dari pihak berwenang di tingkat pusat,” pungkasnya. (*)
