BALIKPAPAN, Headlinews. id – Pemerintah Kota Balikpapan terus menambah fasilitas puskesmas dan memperbarui peralatan medis di sejumlah kecamatan. Namun, kekurangan tenaga kesehatan membuat upaya tersebut belum mampu menjamin layanan optimal bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, mengatakan hampir semua puskesmas di kota ini belum memiliki formasi tenaga kesehatan lengkap sesuai standar Kementerian Kesehatan.
Idealnya, setiap puskesmas dilengkapi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, tenaga promosi kesehatan, analis laboratorium, dan tenaga kesehatan lingkungan.
“Banyak puskesmas hanya memiliki beberapa jenis tenaga, sementara posisi penting lainnya kosong. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan belum bisa maksimal,” ujar Alwiati, Senin (29/9/2025).
Kekurangan tenaga ini berdampak langsung ke masyarakat. Program edukasi kesehatan, pencegahan penyakit menular, hingga penanganan gizi buruk dan stunting menjadi terbatas. Tenaga gizi yang masih minim membuat intervensi di lapangan tidak optimal.
“Kalau jumlah tenaga gizi kurang, otomatis upaya pencegahan stunting dan penanganan kasus gizi buruk jadi terbatas. Dampaknya langsung ke anak-anak dan ibu hamil,” jelas Alwiati.
Distribusi tenaga kesehatan pun tidak merata. Beberapa puskesmas hanya memiliki satu dokter umum yang harus melayani ribuan warga. Beban kerja tinggi ini berisiko menurunkan kualitas layanan dan membuat tenaga kesehatan tertekan.
Pemerintah Kota Balikpapan telah menambah tenaga melalui jalur CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tetapi jumlah yang masuk masih jauh dari kebutuhan seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
“Gedung puskesmas bisa dibangun cepat, tapi menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten membutuhkan waktu lama, mulai dari pendidikan hingga pelatihan di lapangan,” tegas Alwiati.
Selain itu, mempertahankan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan. Beberapa memilih pindah ke daerah lain atau fasilitas kesehatan swasta karena jenjang karier dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan.
Dinkes Balikpapan berharap pemerintah pusat menambah formasi tenaga kesehatan melalui CPNS maupun PPPK. Tanpa tambahan SDM yang memadai, fasilitas yang sudah dibangun tidak bisa berfungsi optimal.
“Pemenuhan SDM kesehatan bukan hanya soal jumlah, tapi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan yang layak dan merata,” ujar Alwiati.
Sebagai kota besar dengan pertumbuhan penduduk pesat, Balikpapan menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, mulai dari penyakit menular, gizi buruk, stunting, hingga penyakit degeneratif seperti diabetes dan hipertensi. Semua ini membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai di lini terdepan, yaitu puskesmas.
“Kalau puskesmas lemah, layanan kesehatan masyarakat juga ikut terganggu. Tenaga yang cukup dan kompeten menjadi kunci agar semua program kesehatan berjalan,” pungkas Alwiati.
Ia menegaskan akan terus melobi pemerintah pusat, sambil mencari solusi lokal, termasuk pelatihan internal dan insentif bagi tenaga kesehatan.
“Harapannya, puskesmas yang telah dibangun bisa benar-benar memberikan layanan kesehatan yang maksimal, bukan sekadar menjadi simbol fisik kemajuan,” tegasnya. (*)
