BALIKPAPAN, Headlinews.id – Menyusul pemangkasan dana transfer dari pusat, Pemkot Balikpapan melakukan penyesuaian rencana kerja. Namun, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan tersentuh karena dianggap kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, dua sektor tersebut menjadi fondasi pembangunan kota yang tidak boleh diganggu oleh kebijakan efisiensi. Menurutnya, jaminan layanan kesehatan dan keberlangsungan pendidikan adalah hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah daerah.
“Kita boleh melakukan penghematan di banyak sektor, tapi untuk pendidikan dan kesehatan tidak ada kompromi. Itu kebutuhan dasar warga yang wajib dijaga,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).
Rahmad menambahkan, keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan tetap dipastikan berjalan. Ia menekankan, program tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan jaminan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh warga Balikpapan, sehingga tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan fiskal.
“Program ini menyangkut langsung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu tidak boleh disentuh oleh kebijakan pemangkasan,” ujarnya.
Di samping pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas publik juga akan tetap menjadi prioritas. Namun, pemerintah akan menyeleksi dengan ketat agar pembangunan tidak hanya sekadar proyek, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata.
“Kita realistis saja. Kalau pembangunan gedung masih bisa ditunda, ya kita geser ke tahun berikutnya. Yang terpenting, pelayanan langsung ke masyarakat tidak terganggu,” kata Rahmad.
Rahmad mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan, perbaikan fasilitas umum, serta penyediaan sarana prasarana dasar akan tetap menjadi perhatian. Sedangkan kegiatan yang bersifat seremonial atau pembangunan fasilitas non-mendesak kemungkinan besar akan dikesampingkan terlebih dahulu.
Untuk memastikan arah kebijakan berjalan sesuai rencana, Pemkot Balikpapan tengah menyiapkan simulasi anggaran. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat mengukur secara akurat dampak pemangkasan dana pusat terhadap APBD 2026.
“Kita harus punya skenario jelas. Pemangkasan anggaran jangan sampai membuat program utama berhenti di tengah jalan. Masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan yang layak,” tambahnya.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran. Karena itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah akan diperkuat agar program kerja bisa dijalankan dengan efektif.
Rahmad menegaskan, arah kebijakan keuangan daerah tahun depan bukan semata soal menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
“Tugas pemerintah adalah memastikan layanan publik berjalan. Jadi bagaimana pun kondisinya, pendidikan dan kesehatan harus tetap aman,” tuturnya. (*)
