TARAKAN, Headlinews.id – Realisasi anggaran pada sektor pelayanan publik menjadi bagian dari evaluasi LKPJ 2025, termasuk pada pengelolaan sampah dan pariwisata.
Ketua Pansus LKPJ 2025, Barokah mengatakan pembahasan mencakup sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
“Khusus di DLH, banyak aspirasi masuk terkait tumpukan sampah di pemukiman yang berpotensi menyebabkan polusi hingga longsor sampah. Kami akan kroscek apakah serapan anggaran di sana benar-benar tersalurkan untuk penanganan masalah itu,” ujarnya di Gedung DPRD Tarakan, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, besaran anggaran yang dialokasikan harus sejalan dengan kualitas layanan kebersihan yang dirasakan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat serapan anggaran serta dampaknya di lapangan.
Selain sektor lingkungan, pembahasan juga mencakup pengembangan destinasi Wisata Ratu Intan di Pantai Amal. Kawasan tersebut menjadi salah satu objek yang akan ditinjau untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kondisi di lapangan.
“Pengembangan kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal melalui dinas terkait akan kami lihat langsung fungsinya. Setiap fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat harus dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal,” lanjutnya.
Peninjauan juga akan mencakup kondisi sarana dan prasarana, termasuk proyek fisik yang dilaporkan telah selesai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pembangunan yang terbengkalai atau tidak sesuai dengan perencanaan.
“Kami akan melihat fisik bangunannya ada atau tidak, programnya berjalan atau tidak. Manfaatnya harus terasa bagi warga Tarakan,” tegas Barokah.
Selain itu, pansus juga akan membandingkan realisasi APBD, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laporan yang disampaikan. Sekaligus menilai efisiensi belanja daerah.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan kondisi di lapangan, pansus akan meminta klarifikasi dari dinas terkait, termasuk kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan program.
“Bagi kami, kesesuaian antara perencanaan di APBD dengan hasil akhir di lapangan menjadi tolak ukur kinerja OPD,” kata Politisi Partai Nasdem ini lagi.
Hasil evaluasi pada sejumlah sektor tersebut akan menjadi bagian dari catatan strategis DPRD dalam penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tarakan.
“Rekomendasi ini akan menjadi instrumen perbaikan bagi instansi terkait dalam menyusun program kerja ke depan. Supaya tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan berorientasi pada hasil yang nyata,” pungkas Barokah. (saf)
