SAMARINDA, Headlinews.id– Pembukaan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah tahun 2025, dilakukan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H Seno Aji, Kamis (13/6/2025).
Rapat yang digelar sekaligus menandai langkah penting dalam meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi di Provinsi Kaltim.
Forum ini juga menjadi titik temu untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.
“Evaluasi ETPD dan Rakor Retribusi Daerah dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi di Provinsi Kaltim. Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern,” kata Wagub Kaltim, Seno Aji.
Ia menambahkan, digitalisasi menjadi kunci penting dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun memandang digitalisasi, melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Provinsi Kaltim berupaya meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi dalam sisi pendapatan maupun belanja dari hulu hingga hilir.
Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi prioritas utama dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Provinsi Kaltim telah menunjukkan kinerja peringkat kedua tertinggi di regional Kalimantan berdasarkan penilaian dari satuan tugas P2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini adalah prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut dibanggakan.
“Namun, tantangan ke depan menuntut untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi,” imbuhnya.
Ia tambahkan, apa yang sudah dihasilkan menjadi prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut kita banggakan.
Meski demikian, Wagub juga menekankan bahwa tantangan ke depan menuntut untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi.
Implementasi digitalisasi tidak hanya tentang aplikasi dan sistem digital, tetapi juga perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja, serta kolaborasi antar sektor.
Menurutnya, perlu disusun dan dijalankan roadmap TP2DD Kaltim yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Sehingga menunjukkan perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi kunci penting dalam implementasi digitalisasi.
Untuk meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Selain itu, perlu memperkuat komitmen dalam proses digitalisasi pembayaran pajak, retribusi maupun digitalisasi sistem dan proses bisnis internal di OPD masing-masing.
“Kita tidak boleh berpuas diri, sebab dibalik prestasi, semua harus memperkuat komitmen dalam proses digitalisasi pembayaran pajak, retribusi maupun digitalisasi sistem dan proses bisnis internal di OPD masing-masing,” tandasnya. (*)
