TARAKAN, Headlinews.id – Dorongan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara untuk naik kelas melalui penerapan standardisasi produk kembali digaungkan anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati.
Ia menilai, standardisasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi merupakan langkah strategis agar produk lokal memiliki daya saing dan nilai tambah di pasar nasional maupun internasional.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM yang digelar di Kota Tarakan, Sabtu (18/10/2025).
Kegiatan tersebut diikuti para pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai kuliner, kerajinan, hingga industri rumahan, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Menurut Rahmawati, kegiatan seperti ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami arti dan manfaat penerapan standar dalam pengelolaan usaha. Sertifikasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) seringkali dianggap rumit, padahal merupakan fondasi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
“Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk bagus dan kreatif, tetapi belum memenuhi standar legalitas dan mutu. Melalui sosialisasi ini, mereka bisa mendapat pemahaman langsung dari lembaga berwenang. Semua dijelaskan secara rinci agar pelaku usaha tahu langkah-langkah yang perlu dilakukan,” ujar Rahmawati.
Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi ruang interaksi produktif antara peserta dan narasumber untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
“Pertanyaan-pertanyaan peserta menunjukkan antusiasme mereka untuk memperbaiki kualitas usaha. Ada yang bertanya tentang manfaat SNI, mekanisme sertifikasi halal, hingga keuntungan legalitas bagi penjualan produk ke luar daerah,” lanjutnya.
Rahmawati menegaskan, peningkatan daya saing UMKM tidak cukup hanya dengan semangat berwirausaha, tetapi juga memerlukan kesadaran terhadap pentingnya standardisasi dan mutu produk.
“Kalau kita ingin UMKM bertahan dan berkembang, maka kuncinya ada pada kualitas. Standardisasi itu bukan membatasi, tapi justru membuka peluang agar produk kita bisa diterima lebih luas dan dipercaya pasar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran BSN yang terus mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan. Sinergi lintas lembaga, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam mempercepat tumbuhnya UMKM berdaya saing di Kalimantan Utara.
Sementara itu, Analis Standardisasi Ahli Madya BSN, Budi Triswanto, menjelaskan kegiatan di Tarakan merupakan bagian dari kerja sama antara BSN dengan Pemerintah Kota Tarakan, yang juga melibatkan dukungan dari Rahmawati sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara.
“Program ini menjadi bagian dari upaya BSN untuk mendekatkan layanan standardisasi kepada pelaku usaha di daerah. Kami ingin pelaku UMKM memahami bahwa penerapan standar bukan hanya kewajiban administratif, tapi bagian dari upaya memastikan keamanan dan kualitas produk,” jelas Budi.
Budi juga menerangkan bahwa BSN telah menyediakan fasilitas SNI Bina UMK, sebuah skema yang memungkinkan industri kecil dan menengah berisiko rendah untuk memperoleh tanda SNI secara gratis melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Pelaku usaha cukup mendaftar di laman oss.go.id, kemudian sistem akan secara otomatis menerbitkan tanda SNI Bina UMK tanpa biaya. Program ini diharapkan bisa mempercepat adopsi standardisasi di kalangan UMKM,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua pelaku usaha otomatis mendapat pendampingan lanjutan. Ada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan untuk memastikan kesiapan usaha sebelum mengikuti program bimbingan penerapan SNI.
“Pendampingan diberikan kepada pelaku usaha yang menunjukkan komitmen dan kesiapan menerapkan standar. BSN ingin memastikan program ini benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” tambahnya.
Budi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di Kalimantan Utara, mengingat potensi besar UMKM daerah ini dalam mengembangkan produk berbasis sumber daya lokal.
“Kami optimis, dengan dukungan semua pihak, UMKM Kaltara bisa melangkah lebih jauh dan menjadi contoh penerapan standardisasi yang baik di wilayah perbatasan,” tutupnya. (*/saf)
Tag:
DPR RI, Komisi VII, Rahmawati, UMKM, BSN, Standardisasi Produk, SNI, Sertifikasi Halal, NIB, Kaltara, Tarakan, Ekonomi Kreatif, UMKM Naik Kelas
